Di laman-laman media sosialku, beberapa minggu belakangan ini, sejumlah orang yang mengaku aktivis dengan mimpi ingin mengubah sistem dari dalam, mendominasi pembahasan hangat soal Pilkada. Padahal sebelumnya, mereka getol—dan masih sering berteriak—melaknat penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan yang belum lama terpilih melalui Pemilu di tahun 2019.

Banyak dari mereka memasang foto profil wajah garang ala aktivis gerakan yang sedang mengikuti demonstrasi atau berdiri dengan megafon yang ia pegang sebagai penanda sedang orasi menentang penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. lalu postingan-postingannya beredar, yang paling banyak adalah kutipan puisi Peringatan karya Pak Wiji Thukul pada bait terakhir: Hanya ada satu kata: Lawan! Dan itu dibarengi dengan untaian kalimat-kalimat subversif ala aktivis gerakan.

Memang hal itu keren, apalagi digemakan saat berorasi di permukaan aspal jalan. Saya akui itu. Hanya saja apakah puisi Thukul itu bisa menjadi wacana? Meskipun puisi sebagai karya sastra hanya menjadi penyuluh kesadaran.

Baca Juga: Kopi Panas Menenangkan Lelaki yang Ditinggal Kekasih

Sedikit saya membahas wacana. Banyak di antara kita salah kaprah memaknai wacana. Misalnya, saya dan teman-temanku sudah berjanji ingin bertemu, tetapi kami tidak menentukan waktu yang pasti, hasilnya pertemuan itu tak pernah ada. Biasanya, perkataan yang terlontarkan “ah ini hanya wacana belaka”.  

Wacana lebih jauh dipahami sebagai praksis, terbentuk dari praktik yang lahir dari relasi sosial. Dan wacana itu berlangsung ketika terdapat produksi pengetahuan dari kekuasaan yang kemudian menjadi sebuah praktik sosial sekaligus memproduksi kekuasaan. Saya tertarik dengan anggapan Michel Foucault bahwa kekuasaan memproduksi pengetahuan, kemudian bahasa menjadi agen, membentuk aturan, dan membentuk praksis pada tatanan sosial. Berarti apa yang diproduksi oleh kita tidak menjadi sebuah wacana.

Perihnya, mereka beranggapan bahwa ia telah melakukan serta tuntas menjalankan fungsi sosialnya: agent of change, social of kontrol, dan moral of force. Lalu, menganggap dirinya sebagai mantan aktivis, serta seringkali melontarkan kepada dinda-dindanya. “Olah dirimu sendiri, dinda. Ini masamu!” ujar kakanda-kakanda sepatu ciduk.

Ironisnya, ketika momentum musyawarah lembaga kemahasiswaan, mereka terjun terbirit-birit mengambil bagian untuk menjadi superior dengan memenangkan satu kandidat adindanya, dengan tujuan memberikan pengaruh besar pada lembaga itu. Bahkan tak jarang membuat dinda-dindanya harus diam tak bisa apa-apa. Di sinilah terkadang kita menodai ujaran Pramoedya Ananta Toer “Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan”.

Alhasil, organisasi hanya menjadi ruang kepentingan memuluskan tindakan hasrat pragmatisme politik. Bukan menjadi sebuah ruang renungan dan intelektual untuk menjadikannya sebagai alat kepentingan rakyat yang berada pada barisan wong cilik.

Baca Juga: What We are Talking About “New Normal” is “New Panic”

Memang menggelitik sekaligus memilukan, ketika kita membayangkan hal semacam itu. Apalagi ketika mereka sudah terbiasa membicarakan politik, maka hasutan kakanda-kandanya datang menawarkan kerja-kerja pragmatisme politik.

Politik dalam pemaknaannya, jangan dianggap semuanya buruk. Dari dulu sejak Adam dan Hawa hadir di muka bumi ini, mereka seringkali melakukan tindakan politik. Politik adalah sekumpulan ide yang menentukan strategi dan taktik. Di situ ada ruang emansipatif dan egaliter untuk mencapai titik kesyukuran atas terpenuhinya kebutuhan jasadi dan rohani.

Akan tetapi politik bisa saja melahap idealisme kita. “Apabila idealisme hilang dalam politik, maka lenyaplah semuanya, dan ia tidak akan bisa kembali,”begitulah ungkapan Calamity Jane Bodine dalam sebuah film Our Brand Is Crisis (2015) yang diproduksi oleh Rachel Boynton.

“Saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tau arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca tapi tertutupi hasrat membabi buta….Sudah enam kali kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera,” begitulah olahan satire Abdur di panggung Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) empat.

Kita berada di sebuah negara yang sudah berkali-kali mengadakan Pemilu maupun Pilkada. Bahkan ribuan kali dalih demokrasi yang dikumandangkan. Namun, demokrasi hanya menjadi kloset di toilet gedung DPR, berfungsi menampung ampas makanan anggota dewan.

Boleh dikatakan bahwa demokrasi yang dianggap ideal ketika paku merobek muka, tubuh calon pemimpin. Ketika dirobek, bisa saja maknanya adalah kita memang menciptakan perusak–yang terpilih adalah ia yang fotonya rusak. Tetapi, simpati pengrusakan itu muncul, ketika berbulan-bulan para calon mengampanyekan kepura-puraannya kepada rakyat. Ada yang mengatakan “untuk rakyat….”, ada yang mengatakan “Bersama rakyat… “, bahkan ada yang mengatakan “kami berjanji akan…kepada rakyat”, dan sebagainya.

Semuanya untuk rakyat. Tujuannya menarik simpati, meski melakukan tindakan yang dianggap baik dan bermoral—mulai money politic, kampanye hitam, memaikan buzzeRp, berbohong, memakai embel-embel agama, dan sebagainya. Kesemuanya dibolehkan.

Baca Juga: Membayangkan Buku Dicintai oleh Semua Kalangan

Dalam prosesnya, kebanyakan diisi oleh para demonstran—sering menganggap dirinya mantan aktivis gerakan—ikut menggandeng calonnya menuju kursi panas kekuasaan. Di kursi itulah uang menjadi panas dan harapan rakyat hanya dibatasi oleh pintu parlemen.

Para aktivis sibuk membantunya, dengan memainkan keahliannya dalam berpolitik. Meskipun ia sadar dirinya hanyalah pion dari kakanda-kakandanya. Alasannya cukup menyesatkan “kita lagi belajar berpolitik, dan akan berguna”. Secara tidak langsung mereka belajar menjadi monster.

Nah, ketika pemilihan selesai. Janji, kata rakyat miskin hanya sampai di corong megafon. Semuanya ludes dibakar api hasrat yang digoda oleh kursi di parlemen.

Semuanya berulang dan terus berulang hingga saat ini. Yang mengherankan adalah, mengapa tindakan itu berulang? Padahal para pemilih menyadari dirinya. Bahkan ada yang setiap tahun memilih, lalu setelah itu menghujat yang dipilihnya.

“Mau bagaimana lagi, Pak. Biasanya mereka yang memberikan uang kepada kita dan kami hanya berada pada pilihan yang tertera di kertas,” curhat seorang ojek online yang mengeluhkan kerja pemerintahan dalam menanggapi situasi korona.

Baca Juga: Cara Jitu Menumpas Penjahat Korek di Antara Kita

Fenomena ini memang luar biasa. Fenomena yang berulang itu diketahui, tapi kita masih melakukannnya. Kalau Peter Sloterdjick mengatakan “we know it, but we still do it“. Dan, dikembangkan oleh Slavoj Žižek dengan sebutan kesadaran sinis. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang palsu–seperti yang diungkapkan oleh Karl Marx. Kesadaran ini memang diketahui bahwa objek itu sudah pasti berulang. Akan tetapi kita masih melakukanya.

Kita menyadari bahwa ketertindasan itu terus terjadi dan sudah menjadi rutinitas kekuasaan melakukannya. Ia bukan menjadi sesuatu yang palsu, tetapi ia adalah realita yang sudah menderang di dunia yang terang. []

Penulis: Dwi Rezki Hardianto, Mahasiswa Magister Ilmu Sastra Universitas Gadja Mada.

BACA JUGA artikel Kontributor lainnya di sini.

Facebook Comments
No more articles