Perkara kebebasan menjadi keniscayaan dalam kehidupan manusia. Ia dapat berupa hasrat yang harus segera terpenuhi, ia meronta di tengah kekangan dan ketidakberdayaan serta ketakutan. Sementara itu, tesis Fromm mengurai kebebasan sebagai keadaan negatif saat manusia melakukan usaha untuk berupaya melarikan diri. Dalam proses pencapaian kebebasan, manusia acapkali merasa kesepian.

Perasaan tidak bebas dan takut merupakan alasan mutakhir menuju tirai kebebasan. Akan tetapi, ihwal di balik tirai kebebasan adalah kesepian. Sanggupkah manusia mengarungi samudra kesepian demi kebebasan? Hal lumrah yang umumnya tersanggupi adalah bukan sanggup merasakan kesepian melainkan layar ketakutan yang terbentang. Yah, manusia mungkin saja akan sanggup kesepian namun tidak sanggup jika kebebasan gagal dalam pangkuan: takut jika kebebasan tidak berhasil diperoleh.

Ketakutanlah yang menjadi musuh nyata dari kebebasan. Kata Cornelia Funke “….ketakutan sebagai mesin pembunuh segalanya”. Ia mampu membunuh akal, hati dan juga fantasi. Akal memberi manusia ide, hati memberi rasa, sedangkan fantasi dapat mendorong keduanya menjadi nyata.

Baca Juga: Pandemi, Kehidupan Anak, Krisis Empati

Saat akal, ide dan fantasi tidak bekerja dalam diri manusia, saat itu pula manusia dimatikan oleh ketakutan. Lebih lanjut, Ibe S. Palogai dalam esainya Mitos Ketakutan yang terbit di Koran Tempo pada 2015, menuturkan bahwa ketakutan merupakan suatu tanggapan emosi terhadap ancaman sementara itu, takut adalah suatu upaya pertahanan hidup yang terjadi sebagai balasan terhadap gejolak batin tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya.

Beberapa bulan terakhir bahkan sampai saat ini, saya atau kita semua mengalami fase kehidupan yang begitu berat: ketakutan dan kebebasan. Kita menyaksikan keduanya bergerak penuh suka maupun duka. Di satu sisi, ketakutan akan pandemi Covid-19 menjalar ke seluruh urat-urat nadi kita. Sementara itu, di lain sisi terdapat keinginan kuat agar segera terbebas dari pandemi ini. Apakah kita hendak melarikan diri dari ketakutan atau kebebasan? Kiranya pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab di sini sebab pada dasarnya, jawaban nyatanya ada dalam kehidupan keseharian kita selama ini.

Menelusuri lebih jauh muasal ketakutan atau kepanikan massal masyarakat akibat pandemi Covid-19, kita akan menemukan muaranya pada setiap narasi-narasi baik sifatnya pelaporan maupun tanggapan dari para aparatur pemerintahan yang tanpa disadari menawarkan efek kejut tersendiri bagi masyarakat awam. Gesit dan massifnya pendistribusian informasi melalui gawai pintar dan seperangkat alat teknologi jaringan mampu memproduksi perasaan was-was dan panik secara produktif.

Penggunaan alat informasi dan komunikasi sosial dengan mengesampingkan protokol penerimaan informasi bagi masyarakat awam justru akan semakin menyuburkan perilaku antisosial. Media sosial akan membawa para penggunannya ke manapun yang mereka inginkan dan dalam proses perjalanannya hanya kebutuhan individulah yang menjadi takaran neraca.

Baca Juga: Lagu Hareudang Mewakili Perasaan Mahasiswa PTKIN yang Batal Pengurangan UKT/SPP

Ruang media pada polemik pandemi Covid-19 mengambil bagian yang sangat ultim khususnya dalam mengonstruksi persepsi masyarakat. Apatah lagi jika afiliasi media monoton pada ruang lingkup industri maka sudah perkara tentu, arena pemberitaan adalah sektor komoditi yang lebih mengutamakan popularitas dibanding kelangsungan populasi.

Sejak awal Covid-19 menggerogoti tanah air dan sejak itu pula berbagai macam cara dan upaya dilakukan oleh baik pemerintah, organisasi masyarakat, kepemudaan hingga elemen masyarakat untuk bergerak memutus mata rantai penularan. Mulai dari kebijakan physical distancing, lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga yang paling baru yakni kebijakan new normal. Akan tetapi kesemuanya masih dinilai kurang maksimal meskipun kebijakan new normal belum diterapkan di berbagai daerah secara resmi namun berbagai tanggapan dan kritikan telah dilayangkan oleh khalayak.

Banyak yang menilai bahwa kebijakan new normal belum dapat diterapkan di Indonesia dengan alasan bahwa SOP kebijakan tersebut mampu berjalan jika kurva penularan melandai, sementara itu tingkat penularan semakin meningkat dan juga terdapat kriteria tersendiri yang harus terpenuhi sebelum menerapkan new normal dari WHO.

Baca Juga: Cara Jitu Menumpas Penjahat Korek di Antara Kita

Dilansir dari Republika.co.id terkait enam syarat pemberlakuan new normal dari WHO. Pertama, negara yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Mengacu pada angka reproduksi (RO), situasi dapat dikatakan terkendali bila angka RO di bawah 1. Bagaimana RO di Indonesia?

Kedua, sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Sistem kesehatan ini mencakup rumah sakit dan peralatan medis. Sudahkah terpenuhi di Indonesia?

Ketiga, risiko pandemi Covid-19 harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi, seperti di pemukiman yang padat penduduk, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi masyarakat. Bagaimana di Indonesia? Keempat, penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja seperti penggunaan masker dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut sudah massif di Indonesia?

Kelima, risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan. Bagaimana dengan kapal dan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia?

Terakhir dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal. Sudahkah masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan selama ini? Apakah jika berdiskusi dan mengutarakan pandangan serta kritikan tidak dianggap makar lagi?

Baca Juga: Paseng ri Ade’ dan Unsur Pamali dalam Omnibus Low

Jika kita menyimak sederetan persyaratan yang dikeluarkan oleh WHO terkait kebijakan new normal, secara gamblang kita dapat berkesimpulan bahwa Indonesia masih perlu mengevaluasi kriteria-kriteria tersebut. Mengingat pula bahwa wacana new normal terbilang hal yang sangat baru di permukaan dan tentu memerlukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum sampai pada proses penerapan agar supaya kebijakan-kebijakan yang diterapkan sebelumnya yang masih kurang maksimal tidak terulang lagi di new normal ini.

New normal mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim, kini menjadi umum dilakukan seperti pusat perbelanjaan (mall) harus berjalan sesuai protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19, yang mungkin sebelumnya pengunjung tidak dibatasi namun setelah new normal diterapkan akan ada pembatasan pengunjung begitupula pada sektor pendidikan, misalnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) akan ada remodel pembelajaran yang mungkin sebelumnya pembelajaran berjalan selama lebih 4 jam dan kini harus tidak lebih 4 jam serta peniadaan jam istirahat.

Singkatnya, new normal sebagai proses kehidupan yang berjalan sesuai protokol kesehatan. Misalnya penggunaan masker yang dulunya hanya untuk menghalau debu saat berkendara roda dua atau pada saat sakit, kini berubah menjadi sebuah keharusan dalam berinteraksi.

Selain itu, new normal yang dulunya adalah protap dalam dunia bisnis dan ekonomi kini harus menjadi protap untuk segala sektor kehidupan manusia serta pula dalam pelaksanaannya, aparat keamanan negara turut andil guna mendisiplinkan masyarakat seperti yang selalu dibahasakan oleh pimpinan tertinggi negeri ini.

Imbasnya, akankah proses kehidupan baru berjalan dalam logika untung-rugi dan prioritas materialistis-duniawi serta kebebasan akan mustahil, kesepian dan ketakutan akan niscaya nun abadi?

Nampaknya, si pemikir kondang dan jenaka, Slavoj Zizek, mampu memahami pikiran saya sekaligus memberikan analisa terkait pertanyaan di atas dan fenomena new normal di masa pandemi Covid-19. Sungguh. Zizek memang sangat pengertian.

Melalui bukunya Pandemic! Covid-19 Shakes The World, ia menyitir perkataan Hegel bahwa hanya satu hal yang pasti dan jelas, yakni bahwa virus ini akan menghancurkan hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, penyebabnya bukan hanya proses bertahan hidup yang panjang tapi juga kerusakan ekonomi terburuk daripada resesi.

Lantas apa yang harus dilakukan? Zizek melanjutkan bahwa tidak ada jalan lagi untuk kembali ke kehidupan normal. Kehidupan new normal harus dikonstruksi di atas puing-puing kehidupan lama kita. Dengan kata lain, bahwa new normal harus berjalan dengan tetap mempertimbangkan peradaban manusia. Segala hal yang merusak kehidupan manusia sebelumnya baik jauh hari sebelum pandemi harus diatasi pada era new normal. Jika proses pelaksanaan new normal tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka kita akan menemukan diri kita pada kebiadaban yang baru dalam menjalani proses kehidupan.

Gagasan tentang new normal jauh hari telah hadir dalam karya Zizek, akan tetapi antara Zizek dan pemerintah Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan dalam mendefinisikan new normal. New normal tidak akan cukup untuk memperlakukan dan membuktikan pandemi ini sebagai peristiwa yang tidak beruntung dan kemudian menyingkirkan segala konsekuensinya serta kembali pada proses kehidupan yang dijalani seperti biasanya dengan beberapa prosedur tambahan yang harus disesuaikan seperti protokol kesehatan.

Hal demikian justru membuat Zizek atau bahkan kita kembali melontarkan pertanyaan: apa yang salah dengan sistem kita yang membuat kita panik dan terdampak, tanpa persiapan menghadapi malapetaka Covid-19 ini meskipun beberapa ilmuwan jauh hari telah mengirimkan sinyal peringatan?

Pertanyaan tersebut agar lebih elegan musti dijawab oleh para pemangku kebijakan tertinggi di setiap negara khususnya Indonesia, jika semua pertanyaan di atas tidak mampu dijawab, maka sebagai bahan konsensus bahwa apa yang kita bicarakan tentang new normal adalah tidak lebih hanyalah new panic (kepanikan baru).

Baca Juga: Melihat Makassar dari Jarak yang Sangat Dekat

Keinginan kuat untuk menerapkan new normal tidak berbanding lurus dengan syarat materi masih belum terpenuhi, ditambah lagi pengerahan aparat keamanan untuk mendisiplinkan masyarakat serta narasi berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19 yang sama halnya kita hidup bertetangga dengan kematian. Lebih parah lagi adalah saat dua menteri secara terang-terangan mengutarakan di ruang publik bahwa “corona is like your wife”.

Dua hal terbesit dalam benak saya saat mendengar lelucon yang tidak lucu itu. Pertama, mungkin kita masih mengingat sebelum Covid-19 mewabahi Indonesia, pernah pula ada lelucon yang sama sekali tidak lucu juga yang dilontarkan pula oleh salah seorang menteri, “Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal”. Akan tetapi pasca guyonan itu, Covid-19 memadati Indonesia.

Kedua, guyonan dua menteri tersebut baru-baru ini secara tersirat kita dapat berasumsi bahwa mungkinkah dalam proses kehidupan di era new normal polemik bias gender, kekerasan terhadap perempuan dan para misoginis akan semakin mengakar? Tentunya, semua perkara tersebut merupakan new panic pada new normal.

Penulis: Askar Nur, alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

BACA JUGA artikel Kontributor lainnya di sini.

Facebook Comments
No more articles