Jika saya kembali mengingat masa-masa awal ketika belajar menulis di pers mahasiswa, ingatan terbaik yang tidak pernah bisa terhapus di kepala saya adalah saat pihak narasumber yang pernah saya wawancarai mendatangi saya dan mengancam akan memparangi saya karena keberatannya atas berita yang telah diterbitkan. Ancaman seperti itu, bukan cuma sekali saya hadapi, saya mengalaminya dua kali dalam rentang waktu yang berbeda selama mengemban tugas di persma beberapa tahun silam.

Pertama, saat saya masih berstatus reporter biasa. Saya mewawancarai orang yang diduga telah berbuat amoral. Saya merekam pembelaannya dan menulis berdasarkan data-data yang telah saya kumpulkan. Masalah terjadi ketika berita itu terbit, pemimpin redaksi saya saat itu mengubah redaksi kata saya tanpa memberi tahu saya soal pengubahan redaksi kata itu. Orang tua narasumber keberatan dan datang ke kampus menemui saya, kebetulan pemimpin redaksi saya tak bisa dihubungi sama sekali waktu orang tua narasumber datang ke kampus. Saya menghadapinya, menjelaskan inti dari liputan yang saya tulis, tetapi orang tua narasumber tersebut tidak mau menerima penjelasan saya. Ia mengancam ingin memparangi saya dan mengatakan di mobilnya ia membawa satu badik. Saya tidak berkutip. Saya hanya bisa pasang badan.

Kedua, ketika awal saya menjabat sebagai pemimpin redaksi. Berita yang bermasalah itu ditulis oleh reporter saya terkait dengan penyebutan nama korban yang terkena busur panah saat terjadi bentrokan antar dua fakultas di kampus kami. Dengan ia menyebut nama jelas korban, itu berpotensi menjadi tameng, nama itu akan ditandai sangat terlibat dalam bentrokan. Dan ia akan kemungkinan sangat dicari setelah bentrokan reda. Reporter saya, memposting berita itu tanpa sepengetahuan saya. Saya sedang tertidur ketika kejadian itu berlangsung. Saat bangun, saya kaget sebab banyak sekali orang yang menchat saya dan menanyakan apa maksud saya menyebut nama jelas orang-orang yang menjadi korban busur panah. Saya baru mengetahui letak permasalahannya ketika membaca baik-baik berita yang baru beberapa jam terbit, tepat ketika saya masih tertidur. Saya menceramahi reporter saya dan besoknya bertemu korban yang namanya disebut dalam berita itu. Mukanya sudah masam saat melihat saya. Ketika kami berhadapan ancamannya cukup jelas, “kalau kamu berani menulis seperti itu lagi, kau akan kuparangi,” katanya singkat, membekas, dan berlalu di hadapan saya. Saya tidak diberi sedikit pun kesempatan untuk menjelaskan.

Baca Juga: Surat untuk Kepergian Nairobi

Merujuk dua peristiwa di atas, sebuah pemberitaan yang diproduksi oleh media sangat mungkin untuk keliru dan membuat pembaca tidak puas. Kekerasan fisik seperti memang sangat bersahabat dengan keseharian. Dua peristiwa itu telah berlalu, saya masih hidup hingga sekarang dan belum sempat diparangi. Namun, alih-alih memakai kekerasan, sebenarnya ada cara yang lebih terdidik yang bisa kita gunakan ketika kita tidak sepakat dengan isi pemberitaan sebuah media. Cara ini lebih bijak dibanding kekerasan atau pelaporan kepada polisi.

Dalam dunia jurnalistik, media menyiapkan hak jawab dan hak koreksi untuk individu/institusi yang merasa dirugikan dengan terbitnya sebuah berita. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 11 Kode Etik Jurnalistik yang disahkan pada Maret 2006 silam. Hak jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sementara hak koreksi merupakan hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kedua hal itu harus dilayani secara proporsinal. Proporsional artinya setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Dalam buku Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas yang diterbitkan Dewan Pers pada Maret 2013, melampirkan Pedoman Hak Jawab yang telah Dewan Pers sahkan sejak Oktober 2008 lalu dan dipedomani oleh semua media pers saat ini. Pada poin 17, diatur mengenai sanksi bagi media yang tidak melayani hak jawab atau hak koreksi. Bunyinya:

Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Baca juga: Sejumlah Buku yang Terpaksa Kubaca Lebih dari Dua Kali

Dengan adanya aturan dasar tersebut, narasumber yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan bisa melakukan hak jawab atau hak koreksi ke media, tanpa perlu susah payah mengerahkan kemampuannya untuk mengancam. Sebab Anda bukanlah Pablo Escobar dan tak perlu memang meniru Don Pablo. Anda hanya perlu mengerahkan sedikit kemampuan Anda menunjukkan letak pernyataan media yang menurut Anda keliru. Bisakah kita sedikit saja tidak menyerahkan sepenuhnya masalah dengan mengetik sebanyak mungkin keluhan di status medsos yang tak bisa mengubah apa-apa, selain penambahan followers.

***

Apakah seorang mahasiswa yang menjadi narasumber di pemberitaan Tribun Timur beberapa waktu yang lalu yang sebagian besar orang sempat menyudutkannya hanya karena tidak selesai membaca utuh berita, perlu menggunakan hak jawab atau hak koreksi? Saya rasa itu pilihan paling bijak. Jangan keranjingan menjadi mahasiswa yang suka menyerang borongan. Selain tidak bisa memperbaiki IPK, juga perilaku itu tak menunjukkan sama sekali bahwa kau telah telah belajar di bangku kuliah.

Anda bisa meniru apa yang dilakukan Muhammad Irfan Faqih, mahasiswa LIPIA Jakarta yang mengirimkan hak jawab kepada media sebesar Tirto karena mengganggap pemberitaan media tersebut tidak proporsional.  Pada 6 Maret 2017, Tirto.id menerbitkan berita berjudul LIPIA, Ajaran Wahabi di Indonesia. Irfan mengirimkan hak jawab ke redakti Tirto.id dengan menyampaikan empat poin keberatannya atas berita yang diterbitkan Tirto.id, termasuk judul berita Tirto.id yang menurut Irfan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Irfan merupakan salah satu narasumber dalam pemberitaan tersebut.

Isi hak jawab tersebut diterbitkan Tirto.id pada 8 Maret 2017 atau dua hari setelah artikel tersebut terbit. Fahri Salam, editor Tirto.id menjawab semua keluhan Irfan dengan menjelaskan secara runtut alasan redaksi Tirto.id menulis seperti yang telah diterbitkan. Hak jawab Irfan dan tanggapan Tirto.id yang ditulis oleh Fahri Salam bisa Anda baca di sini.

Baca juga: Mengapa Kita Enggan Membaca?

Cara di atas, sesuai yang diharapkan Dewan Pers. Tulisan berbalas tulisan. Keluhan berbalas jawaban. Pernyataan keliru pada berita dibalas dengan menunjukkan letak kekeliruan yang dilakukan pers dengan memakai hak jawab. Dalam polemik pemberitaan Tribun Timur berjudul 34 Ribu Mahasiswa UNM Terima Kuota Internet yang terbit beberapa waktu lalu di koran, narasumber yang seorang mahasiswa yang sempat disudutkan sebenarnya bisa mengirimkan hak jawab ke Tribun Timur. Di koran tersebut, Tribun Timur menulis seperti ini:

(1) Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNM, Nur Mughni Indriani Iskandar, mengakui paket dari UNM sangat membantu dalam belajar di rumah.

(2) Apalagi, memang selama ini penggunaan kuota bulanan naik setelah adanya aturan belajar di rumah. “Alhamdulillah yah kalau UNM bisa memberikan kuota ini kepada kami,” katanya.

Pernyataan pertama, seperti menunjukkan bahwa narasumber memang mengaku telah menerima bantuan paket data kuota internet dari UNM. Tetapi di pernyataan kedua, malah menunjukkan hal sebaliknya, kata “kalau” yang digunakan narasumber menunjukkan bahwa itu masih sebatas harapan semata atau pemberian kuota internet 50 ribu bagi setiap mahasiswa diamini narasumber belum terealisasi. Kedua kalimat ini saling bertentangan, pernyataan pertama tidak sejalan dengan pernyataan penutup, di sinilah si pihak narasumber bisa melayangkan hak jawab atau hak koreksi ke Tribun Timur. Mempertanyakan apa alasan  Tribun Timur membuat berita dengan dua pernyataan yang tidak saling berkait. Sekaligus meminta pihak Tribun Timur meluruskan pernyataan yang cenderung mengiring pembaca tak memahami keseluruhan isi teks.

Jika Tribun Timur terbukti keliru dalam pemberitaan itu, hak jawab dan tanggapan permohonan maaf media musti diterbitkan di koran terbitan berikutnya. Hak jawab dapat digunakan sepanjang berita yang terbit belum genap dua bulan sejak dipublikasikan pertama kali, itu diatur dalam poin ke-16 Pedoman Hak Jawab. Ini sekaligus bisa Anda gunakan untuk memperlihatkan kemampuan seorang mahasiswa dalam menganalisis sebuah pernyataan.

Baca juga: Mereka yang Mengendap dan Membaca Bertumpuk-tumpuk Buku

Semua media, cenderung memungkinkan dapat melakukan kekeliruan dalam menyajikan berita. Hak jawab dan hak koreksi ada untuk memastikan pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan bisa menyampaikan keluhan. Pada akhirnya, media yang melakukan kekeliruan berkewajiban meminta maaf jika terbukti bersalah dalam menyajikan informasi.

Saya ingin sedikit menjelaskan tentang mengapa media saat ini, cenderung mudah melakukan kekeliruan dalam menyajikan berita. Gempuran informasi dari media yang kita hadapi sekarang ini, ketika berbicara soal metode jurnalisme, berita yang baik dianggap perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis menyangkut 5W+1H. Padahal metode jurnalistik lebih dari itu.

Bill Kovach dan Tom Rosentiel dalam bukunya The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and Public Should Expext (2011) menyatakan bahwa esensi dari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Persoalan disiplin verifikasi inilah yang menjadi corong masalah utama media saat ini, sebab memverifikasi sebuah informasi membutuhkan waktu yang kadang lebih lama dibanding berita yang dibuat tapi mengabaikan verifikasi.

Dalam unggahan Remotivi di channel YouTubenya tentang Fakta di Media, Presiden Chicago Innocence Project, David Protess menggambarkan metode verifikasi dalam tiga lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran dalam yakni aktor yang terlibat langsung, misalnya saksi, polisi, korban atau tersangka. Lingkar tengah adalah sumber primer yang mencakup dokumen otentik yang berhubungan dengan isu yang diliput. Seperti catatan pengadilan atau notulen rapat dan lainnya. Lingkar terluar adalah sumber sekunder yang mencakup liputan pers atau hasil penelitian.

Dalam pemberitaan Tribun Timur yang menyebut angka 34 ribu lebih mahasiswa menerima kuota internet juga tak menunjukkan sumber primer, apakah benar UNM akan membagi kuota internet gratis ke sebanyak 34 ribu lebih orang itu. Sebab data terakhir yang terhimpun, jumlah penerimaan mahasiswa di UNM selama rentang empat tahun (2016-2019) angkanya tak lebih 27 ribu mahasiswa. Apakah mahasiswa angkatan 2013-2015 yang belum selesai tetapi sisa menyelesaikan skripsi juga mendapat kucuran pembagian dana internet sehingga menutupi kekurangan sekitar 7 ribu orang untuk mencapai angka 34 ribu.

Baca juga: Ingatan Cuaron Tentang Meksiko, Dua Wanita Tabah yang Beda Kelas

Sementara itu, masih dalam buku yang sama, untuk persoalan verifikasi data dalam berita, Bill Kovach dan Tom Rosentiel mematok tiga prinsip verifikasi yang tidak bisa ditawar. Prinsip pertama adalah transparansi, hal ini bisa dicapai dengan menyatakan siapa atau apa sumber yang ia pakai. Kenapa sumber tersebut relevan? Serta potensi bias apa yang dimiliki oleh sumber tersebut? Jurnalis harus memastikan bahwa ia tidak memotong informasi sedemikian rupa sehingga dapat menyesatkan pembaca. Itu adalah poin penting.

Prinsip kedua adalah kerendahan hati, artinya jurnalis harus memiliki pikiran yang terbuka. Hal ini bukan hanya dalam informasi yang mereka temukan, melainkan juga mengenai kemampuan mereka dalam memahami informasi tersebut. Dalam menjalankan prinsip ini, jurnalis harus mempertanyakan asumsi-asumsi dan kepercayaan mereka, serta tidak membuat kesimpulan di luar apa yang bisa dibuktikan oleh data mereka.

Prinsip terakhir adalah orisinalitas, artinya jurnalis harus melakukan kerja-kerja verifikasi secara mandiri terhadap berita yang ia buat. Menurut Kovach dan Rosentiel, sebagian besar kesalahan jurnalistik terjadi ketika jurnalis tidak mendalami sendiri informasi yang mereka pakai. Dengan demikian, dalam menulis berita setiap jurnalis mesti memeriksa setiap lingkar sumber dan memverifikasi akurasi data yang ia temukan.

Setiap media semestinya wajib mengingatkan kepada setiap penulis beritanya untuk patuh disiplin pada persoalan verifikasi data. Media tak bisa memperbaiki diri jika terus dibiarkan menulis berita yang selalu luput pada persoalan disiplin verifikasi. Belum lagi pada persoalan fatal lain yang juga sering dilupakan yakni prinsip keberimbangan dalam memberi porsi bicara pada setiap narasumber.

Baca Juga: Memahami Sebuah Kekalahan

Sementara itu, narasumber perseorangan atau sekelompok (lembaga/institusi) yang merasa dirugikan oleh pihak media karena pemberitaan, tak perlu bersifat kekanak-kanakan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan, gunakan hak jawab dan hak koreksi untuk memperlihatkan ketidakakuratan sebuah media dalam menyajikan sebuah informasi.

Anda tahu, Anda tidak akan bisa menjadi pembaca yang dewasa jika hanya bermodal kekuatan sepenuhnya pada makian dan kemampuan mengeroyok tanpa dasar argumen yang jelas. Saya heran dengan jenis orang-orang yang selalu memaksakan diri banyak bicara, tetapi pada dasarnya mereka tak mengerti apapun. []

BACA JUGA artikel Muhammad Arifin lainnya di sini

Facebook Comments
No more articles