Sejak berinang-pinaknya Covid-19 di Indonesia, segenap masyarakat pun terpapar perasaan panik dan ketakutan. Pandemi yang tersebar hampir di seluruh negara di dunia ini telah menelan jutaan korban jiwa sampai saat ini. Selain perasaan panik dan takut yang diderita masyarakat pada umumnya, terdapat pula sekelompok manusia intelektual yang acap kita sapa sebagai mahasiswa meradang tak karuan.

Salah dua efek domino yang lahir akibat pandemi ini terhadap kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi yakni pengalihan segala jenis pembelajaran dan proses akademik mahasiswa melalui sistem daring  dan mekanisme kerja tenaga pendidik dengan metode work from home.

Bukankah hal demikian merupakan alternatif ideal di tengah pandemi ini? Ya. Langkah pengalihan segala aktivitas kemahasiswaan ke sistem daring tentu sangatlah ideal dan elegan untuk saat ini.

Baca Juga: Cara Jitu Menumpas Penjahat Korek di Antara Kita

Namun, hal yang patut diingat pula bahwa yang membedakan kuliah daring dengan yang seperti biasanya hanya terletak pada ruang dan waktu sementara mekanisme pembelajaran tetap seperti biasanya. Kuliah daring tak hanya memberi tugas, setelah itu perkuliahan selesai.

Belakangan marak mahasiswa mengeluarkan curahan hati di story atau linimasa akun media sosial masing-masing, banyak yang galau, meradang dan mengeluhkan mekanisme kuliah daring yang hanya sekadar pemberian tugas.

Selanjutnya yang lebih patut diingat pula adalah dengan dialihkannya segala aktivitas kemahasiswaan dari face to face learning ke e-learning, maka segala kegiatan tidak memerlukan ruang tersendiri seperti ruang kelas untuk proses perkuliahan dan tentunya kondisi demikian memengaruhi realisasi anggaran di setiap perguruan tinggi seperti pembayaran biaya kuliah baik UKT, BPP maupun SPP yang notabenenya dialokasikan pada proses perkuliahan langsung dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dari proses perkuliahan normal ke daring, terdapat beberapa sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran yang tidak terealisasikan secara signifikan seperti gedung perkuliahan, fasilitas ruang kelas, pratikum, bahan pustaka, kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Semuanya berada di bawah tanggungan kementerian UKT, BPP dan SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa. Idealnya biaya kuliah langsung juga dialihkan ke kuliah daring.

Dan yang ‘tambah’ lebih patut diingat pula bahwa dengan ditiadakannya proses perkuliahan langsung maka seharusnya diikuti pula pengurangan atau pemotongan biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa. Mengingat pula proses perkuliahan daring juga membutuhkan kuota akses internet yang mayoritas sampai hari ini ditanggung mahasiswa sendiri. Sementara itu, jika dikalkulasikan dengan baik dan benar, seharusnya kan ada free internet access karena perkuliahan langsung yang telah dibayar oleh mahasiswa dialihkan ke kuliah daring.

Baca Juga: Paseng ri Ade’ dan Unsur Pamali dalam Omnibus Low

“Pucuk dicinta ulam pun tiba” seketika berlaku pada diri mahasiswa yang beberapa waktu meradang dan sekarang bisa tenang. Melalui Surat Keputusan Kementerian Agama no. B-752/Dj. I/ HM.00/04/2020 tentang Pengurangan UKT/SPP PTKIN Akibat Pandemi Covid-19 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal menerangkan tiga poin perintah, salah satunya bahwa Rektor/Ketua PTKIN melakukan pengurangan UKT Mahasiswa Diploma dan S1 dan SPP Mahasiswa S2 dan S3 pada semester ganjil tahun 2020/2021 dengan besaran pengurangan minimal 10% dari UKT/SPP dan untuk pengurangan UKT/SPP di atas 10% dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rencana PNBP tahun anggaran 2021.

Meskipun pengurangan hanya berada pada angka 10% dari UKT/SPP mahasiswa dan dinilai masih sangat kurang dengan mempertimbangkan protap UKT yang harus sesuai kemampuan ekonomi orang tua apatah lagi surplus penghasilan di tengah pandemi mengalami defisit yang sangat lesu. Akan tetapi, jika berpikir ala kadarnya, hal demikian patut disyukuri dengan menyandarkan pemikiran pada logika “lebih baik terlambat sedikit atau tidak sama sekali”.

Setidaknya diriku pernah berjuang walau akhirnya kecewa, etss! Maksudnya setidaknya ada biaya tambah beli kuota untuk kuliah daring. Tapi kalau dipikir-pikir sih, seharusnya UKT/SPP digratiskan saja selama pandemi Covid-19 kan kita juga tidak menikmati fasilitas kampus dan perkakas lainnya. Memang yah, manusia tidak ada unsur puasnya. Yah, selama ketidakpuasannya itu rasional dan memiliki dasar, kenapa tidak?

Namun tidak berselang lama dan perasaan meradang mahasiswa belum sembuh total, kabar yang sangat tidak baik pun kembali menghampirinya. Memang yah, nasib baik belum berpihak pada mahasiswa. Surat Keputusan Pengurangan UKT/SPP yang lahir pada 6 April 2020 harus tutup usia pada 20 April 2020 dengan no. B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tentang Penerapan Kebijakan dan Ketentuan UKT pada PTKIN yang berisi tentang pencabutan Surat Keputusan tentang Pengurangan UKT/SPP PTKIN Akibat Pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.

Baca Juga: Melihat Makassar dari Jarak yang Sangat Dekat

Ya elah! Kenapa tidak dipertimbangkan dari awal sih, kenapa baru sekarang? Ini sih mirip kisahnya Budi Setiawan yang jutaan orang bahkan tidak menyadari jikalau bapak yang di sana cuman nge-prank dan kita jadi kontennya. Bapak ini seketika mengalahkan ketenaran Ria Ricis dan Atta Halilintar yang spesialis nge-prank cuman bedanya mereka berdua mampu menghibur dan menawarkan tawa sedangkan yang ini dihibur dan ditawarkan tawa. Ini bukan lagi “pucuk dicinta ulam pun tiba” tapi pucuk yang ingin dicintai tapi tidak ingin mencintai hingga bukan ulam yang tiba melainkan malu.

Sebelum surat pencabutan keputusan ini disahkan, terdapat surat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agama no. 18/Forum-PTKIN/IV/2020 perihal Hasil Notulensi Rapat oleh Forum Pimpinan PTKIN yang salah satu hasilnya tentang besaran UKT sebaiknya tidak ditambah dan atau dikurangi dengan beberapa alasan. Jadi begitu alurnya? Tiba-tiba teringat dengan pernyataan dan pertanyaan seorang teman dalam forum diskusi sebelum pandemi ini menerpa, “sebenarnya, kita ini krisis kepemimpinan, pemimpin atau pimpinan? Atau semuanya?”. Seisi forum kala itu tidak ada yang mampu menjawab dan mungkin saat ini melalui fenomena tersebut pernyataan dan pertanyaan tersebut sedikit dapat terjawab.

Mahasiswa meradang karena mekanisme perkuliahan daring, karena tugas yang belepotan, karena biaya tambahan yang harus ditanggung (beli kuota internet) dan yang lebih parah, karena harapan palsu yang ditorehkan di atas selembar kertas yang berisi pembatalan pengurangan UKT/SPP. Mahasiswa meradang hingga hareudang. Setidaknya lagu milik Pasukan Perang mengurai lirik senasib dan mewakili perasaan mahasiswa saat ini.

Kendati lirik lagu ini terbilang konyol namun ada keberanian dan kejujuran mengekspresikan segalanya tanpa kamuflase. Jika diibaratkan, lagu ini adalah sebuah negara dengan corak demokrasi, maka ia akan tetap melanjutkan perjalanannya menuju sosialisme tanpa harus sembunyi di balik baju ganti untuk belok kiri ke kapitalisme.

Baca Juga: Membayangkan Buku Dicintai oleh Semua Kalangan

Jika lagu tersebut adalah seorang pimpinan kampus maka ia tidak akan berdalih kesejahteraan masyarakat kampus namun menganulir setiap kebijakan yang sangat dibutuhkan mahasiswa misalnya Surat Keputusan Rekategorisasi/Peninjauan Ulang UKT seperti desas-desus di salah satu kampus di bagian Selatan Sulawesi yang akan menganulir kebijakan tersebut. Mari doakan semoga hal serupa tidak terjadi di kampus para mahasiswa yang meradang dan sementara hareudang.

Penulis: Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa & Sastra Inggris Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin Makassar.

BACA JUGA artikel Kontributor lainnya di sini.

Facebook Comments
No more articles