Melalui sebuah gagasan ciamiknya dalam The Heart of Man, Erich Fromm mencoba menyajikan sebuah fenomena tak kasat mata yang kian membayangi kehidupan manusia dewasa ini. Meskipun ia bersama Freud dan Jung dikenal khalayak sebagai pakar psikologi atau psikoanalisis, akan tetapi menelaah konsep Fromm mengenai nekrofilia dan biofilia terdapat perkara yang menghubungkan antara kondisi kejiwaan manusia dan absurditas realitas sosial.

Melirik nekrofilia sebagai kelainan kejiwaan seorang manusia yang menyandarkan kecintaannya pada benda mati. Secara denotatif, nekrofilia berarti gejala seksual seorang manusia yang memiliki hasrat lebih untuk bercinta dengan benda mati atau mayat bahkan untuk mendapatkan sensasi seksualnya, pengidap nekrofilia harus terlebih dahulu membunuh korbannya sebelum menyetubuhi.

Baca Juga: Humor Donald Trump dalam Menghadapi Iran

Secara konotatif, nekrofilia bermakna seorang manusia yang memprioritaskan kehidupannya hanya untuk kehidupan materi semata (modal ekonomi) dan menanggalkan biofilia sebagai bentuk kecintaan terhadap kehidupan. Saat ini, secara tak kasat mata, sebenarnya fenomena demikian tengah bekerja di sekeliling kita di tengah geliat kehidupan kapitalistik disaat corak empati tercerabut sedikit demi sedikit. Kapitalistik meniscayakan individualistic, namun tak berhenti di situ, corak tersebut kemudian merembes ke setiap sendi-sendi kehidupan manusia dan sampai menjalar ke wilayah hukum.

Hal demikian dapat terlihat dari seperangkat aturan yang dicanangkan atau sedang direncanakan akan ditetapkan oleh pemangku kebijakan di tanah air. Seperti kita ketahui, beberapa bulan terakhir hingga saat ini, sebuah narasi akan disahkannya aturan baru yang menaungi beberapa aturan-aturan lainnya atau sebuah konsep produk hukum yang merangkum semua hukum yang dibutuhkan untuk satu perkara yang kita kenal dengan istilah Omnibus Law.

Konsep produk hukum ini mulai dicanangkan di era kepemimpinan baru dengan tujuan untuk mengatur kemudahan ruang berinvestasi di Indonesia. Secara dalam Omnibus Law terdapat tiga hal yang menjadi inti pembahasan, meliputi perpajakan, cipta lapangan kerja dan UMKM.

Baca Juga:  Melihat Makassar dari Jarak yang Sangat Dekat

Kendati demikian, banyak kalangan yang pro terhadap kehadiran Omnibus Law khususnya pihak yang menggagas dan pihak yang melihat secara sekilas pada wilayah kemudahan proses hukum nantinya dikarenakan beberapa produk hukum yang ada diselaraskan dengan Omnibus Law.

Menelaah Omnibus Law secara kritis, maka kita akan menemukan efek domino dan masalah-masalah baru akan hadir seperti penghapusan upah minimum, fleksibilitas jam kerja, perluasan Outsourcing dan membentangkan karpet merah bagi para TKA serta penghilangan beberapa cuti seperti cuti haid bagi kalangan buruh dalam RUU Cipta Kerja.

Setidaknya terdapat 82 UU dan 1.194 pasal akan disatukan ke dalam Omnibus Law dengan beberapa core point pembahasan seperti pengendalian lahan, peningkatan ekonomi, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengenaan sanksi, penyederhanaan perizinan dan lain sebagainya.

Dari semua pembahasan tersebut, jika kita beranalogi mengenai pihak mana yang akan lebih diuntungkan dengan hadirnya Omnibus Law, tentu akan nampak jelas. Misalnya, pemerintah berfokus pada peningkatan ekonomi, investor akan memperoleh banyak pilihan investasi dan pengusaha akan mendapat kemudahan perizinan, lantas pertanyaannya kemudian, rakyat diuntungkan pada wilayah apa?

Baik pemerintah, investor maupun pengusaha dalam menjalankan tugasnya yang didukung oleh Omnibus Law, maka satu hal akan terjadi yakni, kerusakan lingkungan dan eksploitasi kian merajalela. Dalam Draft RUU yang membahas tentang kehutanan dan lingkungan hidup pada pasal 23 angka 25 tentang ketentuan larangan, menekankan bahwa larangan buka lahan dengan cara pembakaran dihapus.

Baca Juga: Yang Luput dari Peristiwa Wiranto

Ihwal yang sama pada pasal 37 angka 4 dan 16 yang masing-masing membahas perubahan atas pasal 19 dan 49 UU Kehutanan bahwa DPR tidak lagi berhak memberikan persetujuan dalam perubahan peruntukkan kawasan hutan dan pemegang izin tidak lagi memiliki tanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi.

Selain itu, pada pasal 23 pasal 6 tentang perubahan UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 26 membahas mengenai mekanisme kerja Amdal yang tidak sebagaimana mestinya dan menjadikannya hanya sebagai kelengkapan assessment yang sifatnya formalitas. Hal demikian semakin membuka ruang bagi kerusakan lingkungan.

Omnibus Law bukan hanya menciderai hak-hak para buruh, kehidupan masyarakat menengah ke bawah dan arena pendidikan melainkan juga secara tidak langsung membenarkan atau mendukung kerusakan lingkungan yang tentunya berkontradiksi dengan nilai-nilai budaya. Seperti kita ketahui, setiap wilayah memiliki budaya dalam menjaga kearifan lingkungan khususnya beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan hidup melalui seperangkat paseng ri ade’ (fatwa atau hukum adat).

Dalam buku yang terbit pada 2017 berisi kumpulan jurnal, Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, menggambarkan secara seksama tentang hubungan manusia dan alam berikut beberapa konsep pamali (pantangan). Seperti yang terjadi pada Komunitas Adat Karampuang, Sinjai yang meyakini bahwa mengelola hutan setempat mempunyai cara tersendiri dan menjadi bagian dari sistem budaya mereka.

Bagi mereka, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan alam, sehingga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, terdapat norma-norma yang harus dipatuhi masyarakat yang kemudian dinamakan kearifan lokal karena mengatur tentang keseimbangan alam dan menjadi sistem pengetahuan.

“Aja muaddemme timpo ri talankoe iyarega ri bu hune, apa iyatu nasaba’ri namate malure’ tau matampukede—artinya  jangan merendam ruas bambu bekas tempat nira di sumber air, sebab hal itu dapat mengakibatkan orang hamil meninggal saat melahirkan.” Pesan ini mengandung makna bahwa ruas bambu (timpo) akan mencemari sumber air dan menjadi racun bagi manusia.

Dengan kata lain, bahwa mencemari lingkungan adalah pamali tersendiri bagi masyarakat Karampuang sehingga bagi pelaku harus dikenakan sanksi. “Narekko engka pugauki ripasalai—bermakna bahwa siapapun yang melanggar maka sanksi adat berlaku.” Sanksi adat pun bervariasi mulai dari sanksi adat berat (ripassala), pengucilan dari lingkungan (pabbatang) hingga pengusiran dari kampung (ripaoppangi tana).

Hal yang sama pula berlaku bagi masyarakat adat Kajang, Bulukumba dalam melestarikan dan menjaga kearifan lingkungan. Masyarakat adat Kajang memiliki sumber nilai kearifan lingkungan yang dikenal dengan nama Pasang ri Kajang, sebuah pesan leluhur yang berisi 120 pasal dan 19 pasal berisi tentang tata cara pengelolaan lingkungan hidup. “Anjo boronga anre nakkulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu—Hutan tidak boleh dirusak. Jika engkau merusaknya, maka sama halnya engkau merusak dirimu sendiri”.

Masyarakat adat Kajang memiliki kelembagaan adat yang bernama Tau Limayya (organisasi yang beranggotakan lima orang) dipimpin oleh seseorang yang bergelar Ammatoa dan memiliki tugas penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup sekitarnya sehingga siapapun yang melanggar pesan tersebut maka sistem peradilan adat Kajang (Ada’ tanayya) akan diberlakukan.

Selain masyarakat adat Karampuang dan Kajang, beberapa masyarakat adat lainnya yang berada di Sulawesi Selatan juga memiliki pesan-pesan tentang keharusan menjaga kearifan lokal dan lingkungan hidup serta hukuman adat bagi yang melanggarnya seperti masyarakat Tolotang di Sidrap, masyarakat Timpuseng di Maros dan masyarakat adat lainnya.

Baca Juga: Pentintas Kekerasan Seksual Tak Boleh Tinggal Bungkam

Masyarakat adat nampak sangat peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia (biofilia). Seperangkat nilai dalam mencintai dan menjaga ekosistem itulah yang hampir dapat dipastikan kurang atau bahkan tidak diwarisi oleh masyarakat kontemporer.

Omnibus Law setidaknya yang membahas tentang lingkungan hidup mewakili ketidakpedulian masyarakat modern saat ini. Betapa tidak, seperti yang tergambar di atas dan beberapa fatwa adat tentu sangat berlawanan dan kehadiran Omnibus Law dinilai kurang menghargai corak kehidupan masyarakat adat yang meyakini bahwa antara manusia dan alam merupakan dua garis yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal.

Secara tidak langsung, Omnibus Law meminggirkan unsur-unsur budaya dalam pelaksanaannya. Pengikisan ruang budaya tentu akan mempengaruhi tata nilai manusianya sehingga bermuara pada lahirnya karakter nekrofilia, sekelompok manusia yang kehilangan orang lain dalam dirinya (nilai empati). Tak ayal, konsep kehidupan tanpa pamali hanya akan menciptakan ruang ketidakberaturan hingga kekacauan, baik antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam semesta.

Penulis: Askar Nur, Mahasiswa jurusan Bahasa & Sastra Inggris Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin Makassar.

BACA JUGA artikel Kontributor lainnya di sini.

Facebook Comments
No more articles