“Saya membayangkan Indonesia ke depan sangat canggih tapi tak memiliki manusia di dalamnya”.

Hampir tidak ada lagi pos ronda yang saya lihat di lingkungan sekitar, kalaupun ada, pos ronda itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Warga sekitar malah menjadikannya tempat berjualan sehar-hari. Menjual berbagai jenis asinan , jalangkote, sayur-sayuran, dan masih banyak jualan lainnya.

Dulu, di kampung saya, setiap lingkungan memiliki tiga pos ronda, salah satunya pas berada di sebelah rumah saya. Saya beserta keluarga selalu merasa aman. Rumah ditinggalkan biasanya dalam keadaan tidak terkunci dan tak ada satupun barang-barang yang hilang ketika kami pulang.

Di kampung saya, Ketua RT/RW bertindak sebagai penanggung jawab yang selalu membagi jadwal beronda tiap minggu, semuanya mesti mendapat giliran tanpa terkecuali. Tua muda, kaya miskin, guru petani, serta pejabat ikut dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampung. Saya mendapat giliran pada hari jumat tiap minggunya. Itu mengapa saya pernah sekali mendapat peristiwa lucu nan mengerikan.

Baca juga: Ia Membenci Dangdut tapi Rhoma Irama Abadi

Saat itu tepatnya jam 1 malam, kami sedang asik-asiknya bermain domino. Tetiba terdengar suara perempuan yang menangis. Kami sejenak berhenti dan saling memandang ke arah masing-masing lalu sepakat untuk mencari sumber suara itu. Tak ada seorang perempuan yang kami temukan, tapi kemudian kami mengendus bau darah amis.

“Tolong, bantu saya mencari bayiku.” terdengar suara itu lagi. Hentak semuanya lari ketakutan dan masuk ke dalam rumah saya. Pasca kejadian itu tak ada yang mau beronda selama tiga hari.

Pos ronda memiliki kepingan sejarah yang panjang dan banyak memberikan kontribusi untuk Indonesia. Jauh sebelum Portugis melakukan ekspansi, pos ronda berfungsi sebagai penanda batas teritorial keraton juga pertahanan. Tetapi kedatangan VOC mengubah fungsi pos ronda. VOC melemahkan kekuasaan keraton, mempersempit kuasa keraton dengan membagi wilayah koloninya secara administratif.

Batas-batas administratif desa dan kampung lebih jelas, sebagai penanda, VOC mendirikan pos ronda di tiap desa dan kampung. Keamanan kampung dipegang oleh kapitan (kepala kampung) yang berhak merekrut orang-orang untuk membantunya. Pos ronda dijadikan kantor untuk memulai perkerjaan tersebut.

Baca juga: Antara Arlin, Purnomo, dan Alamsyah

Secara etimologi, ronda berasal dari bahasa Portugis dan Belanda, maknanya berkililing. Mereka berkeliling sesuai desa masing-masing. Tak hanya itu, pos ronda juga didirikan di pinggir-pinggir jalan raya selama berlangsungnya pembangunan Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811). Dia memerintahkan pembangunan pos ronda di tiap jarak tertentu untuk menjaga kemanan pembangunan.

Setelah pembangunan rampung, pos ronda semakin marak dan hidup. Orang yang beronda selalu mengamankan para bandit petani yang melakukan protes atas gejala sosial lantaran perkebunan dan pabrik mendesak pertanian. Para tuan tanah merekrut dan membayar sejumlah orang yang beronda untuk menjaga kekayaannya.

Peronda melengkapi diri dengan senjata tajam dan akan mengabarkan ke warga bila melihat orang mencurigakan di sekitar kampung. Penyampaian kabar dengan memukul kentongan di pos ronda seperti yang sekarang kita lihat.

Ketika polisi kolonial mulai terbentuk pada awal abad 20, tugas pos ronda beralih ke polisi. Pos ronda kini dibangun lebih permanen untuk menjaga kewibawaan pemerintah kolonial. Mengambil alih pos ronda dari tangan warga. Memberantas para bandit dan dengan mempersempit gerak mereka melalui pos ronda. Tetapi akhirnya menuai kegagalan. Banyak faktor negara kolonial tidak bisa menerapkan langkah-langkah keamanan terpadu. Salah satunya budaya.

Baca juga: Mudik dan Perasaan yang Tak Merasa Pulang

Jepang mempelajari kegagalan pemerintah kolonial dalam mengambil alih pos ronda. Jepang membentuk Keibodan atau barisan pembantu polisi dari kalangan anak negeri untuk mengisi pos ronda bersama warga setempat. Strategi itu menghasilkan keakraban antara Keibodan dan warga setempat.

Tetapi kendali Jepang atas pos ronda hanya berjalan 3,5 tahun. Para pemuda Keibodan memutus segala hubungan itu sebagai bentuk dukungan atas Proklamasi 17 Agustus 1945. Pos ronda kini telah menjelma sebagai bentuk perlawanan atas setiap upaya masuk tentara Jepang dan Sekutu.

Pengalaman Jepang mengendalikan pos ronda berulang pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto selama hampir 32 tahun menggunakan pos ronda sebagai alat untuk memata-matai rakyatnya sendiri.

Melalui program Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Masuk Desa, negara masuk ke ruang-ruang terpencil yang jauh dari pusat kekuasaan. Pos ronda merupakan tempat terpenting bagi ABRI untuk mengindoktrinasi warga tentang pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan.

Setelah keruntuhan Orde Baru, pos ronda kembali diambil alih oleh warga. Keamanan dan ketertiban lingkungan tak lagi bergantung pada pemerintah. Warga kerap mengusahakan sendiri keamanan dan ketertiban lingkungannya tanpa kewajiban dari pemerintah untuk ikut ronda. Dan ini ikut menumbuhkan keakraban di antara mereka.

Baca juga: Kami yang Keras Kepala atau Dia yang Tidak Mudah Menyesal

Tetapi seiring berjalannya waktu, aktivitas ronda di kampung saya makin hari makin surut di karenakan warga sekitar harus bangun lagi untuk berangkat kerja. Mengingat beban kerja yang makin ke sini makin padat nan berat.

Misalnya, canggihnya teknologi membuat semuanya makin berat, bukan malah meringankan pekerjaan agar kerja lebih efektif dan subtantif. Aturan kerja buat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus melakukan finger tiga kali selama sehari. Pukul 06.00 sudah meninggalkan rumah dan harus meninggalkan kantor pukul 16.00. Hal seperti itu hanya membuat jam kerja semakin boros.

Apalagi di era Jokowi dengan slogannya “Kerja, Kerja, Kerja!” Pemerintah hanya disibukkan dengan urusan administrasi, infrastruktur, ekonomi, sampai politik kotor. Saya apresiasi upaya pemerintah dengan itu semua, tapi tatanan sosial yang sudah ambruk harus bisa menjadi perhatian lebih. Seakan-akan hidup ini hanya perkara kerja tanpa memperhatikan tatanan sosial yang sudah ambruk bak seperti bangunan tua.

Pada periode kedua, Presiden Jokowi membentuk kabinet Indonesia maju. Belum 100 hari bekerja bersama kabinetnya, ia sudah menyita banyak perhatian publik. Mulai dari komposisi menteri yang membuat orang pada tercengang, menambah posisi wamen, wakil panglima di tubuh militer, membentuk staf khusus presiden bagi para politikus milenial, dan wapres juga tak mau kalah soal ini.

Baca juga: Pribadi Sekeping Koin

Para menteri berlomba-lomba merebut panggung di media sosial. Mahfud MD, Erik Thohir, Wishnutama, Nadiem Makarin, Syahrul Yasin Limpo, Fachrul Razi, Tito Karnavian dan Prabowo Subianto, nama menteri yang selalu menjadi langganan di beranda media sosial kita. Tapi ada yang menarik perhatian saya, mereka bersepakat untuk menuntaskan isu radikalisme, terorisme, intoleransi, dan keamanan negara. Sepertinya mereka sadar kalau tatanan sosial Indonesia memang ambruk-seambruknya.

Saya hanya menawarkan satu ide yang sederhana dan tidak menghabiskan anggaran negara yang banyak untuk menuntaskan isu-isu yang menjadi visi-misi Presiden Jokowi: himbau masyarakat untuk kembali merawat dan menjaga pos ronda di setiap distrik sampai ke pelosok desa.

Yang paling enak dan penting dalam beronda kita bisa memanusiakan hubungan, warga bisa berkumpul, toleransi di kampung akan semakin tercipta, kita sama dan sederajat, serta keamanan terjaga. Sesama warga bisa lebih dekat secara hubungan psikologis dan emosional. Agar kelak kampung tak hanya di isi oleh robot-robot media sosial.

Sekarang saya tidak menemukan bangunan itu lagi di kampung saya. Para tetangga tak pernah lagi bertegur sapa. Wajar saja kalau saya mengatakan ketidakhadiran pos ronda di tengah-tengah kita merupakan pangkal dari radikalisme, intoleransi, dan kemanan negara.

Di sini pos ronda bermakna sebagai kemandirian warga menjaga keamanannya sendiri tanpa pelibatan pemerintah. Pos ronda adalah milik warga. Dalam pos ronda kita juga dapat menemukan Karl Marx, bukan saja di dalam tempat ibadah.

Facebook Comments
No more articles