Sempat buming di media sosial atau mungkin sampai hari ini tepatnya tanggal 10 Oktober 2019 lalu di Pandeglang, Banten, peristiwa penikaman Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto (saat kejadian yang bersangkutan masih menjabat) selisih beberapa hari pasca rilisnya film Joker di bioskop Indonesia, 2 Oktober 2019. Antara peristiwa penikaman dan Joker, keduanya sempat menggegerkan khalayak di dunia media.

Kasus penikaman Wiranto spontan mendapat beberapa sorotan dari khalayak begitupula film Joker. Beranekaragam komentar dilayangkan ke dua variabel peristiwa tersebut. Tak ayal, kedua peristiwa tersebut masuk dalam kategori fenomenal dan kontroversial. Betapa tidak pada peristiwa penikaman Wiranto, bangunan opini khalayak antara pro dan kontra, antara simpati dan antipati. Gusarnya opini publik mengantar peristiwa tersebut pada fase kontroversial.

Rasa simpati dan antipati tersebut tentunya sebuah keniscayaan dan merupakan bentuk kebebasan dari setiap individu namun perkara inti yang kiranya tak boleh terlewatkan adalah komparasi permasalahan, yakni melihat peristiwa tersebut dari beberapa sudut pandang sebelum sampai pada tataran kesimpulan. Dalam hal ini adalah pemahaman terperinci terkait korban dan pelaku karena bukan sebuah kemustahilan, korban di dunia nyata menjadi pelaku di dunia maya begitupula pelaku di dunia nyata menjadi korban di dunia maya dan begitupun sebaliknya.

Baca juga: Joker Bukan Film Tentang Mantan

Proses restrukturisasi atau rekonstruksi sebuah perkara di dunia modern seperti saat ini bukanlah pekerjaan yang terbilang rumit, segalanya bisa saja berubah dan rekayasa kenyataan tak mustahil. Baudrillard menyebut kondisi seperti ini sebagai simulacrum atau gejala hiper-realitas, yakni sebuah kondisi di mana yang nyata dan ilusi tidak mampu dibedakan. Oleh karenanya, proses penelaahan dan penyaringan masalah sangatlah dibutuhkan.

Perasaan simpati terhadap korban yang tertimpa bencana seperti penikaman merupakan perasaan yang lahir secara alami dalam diri manusia dan itu adalah sesuatu yang manusiawi namun bukan berarti perasaan simpati yang tinggi terhadap korban justru membuat kita antipati terhadap pelaku hingga membencinya. Kiranya sebuah keharusan untuk melakukan peninjauan faktual terkait alasan pelaku melakukan tindakan tersebut.

Sebaliknya, perasaan antipati terhadap korban dengan alasan atau dugaan yang belum terbukti kebenarannya dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan pengebirian akal-pikiran dan melenceng dari proses penciptaan manusia di bumi. Dalam pandangan agama, manusia diciptakan sebagai bentuk manifestasi Tuhan atau wakil Tuhan di bumi yang senantiasa mengarah kepada kebenaran.

Ambiguitas pandangan terhadap sebuah fenomena akan menghasilkan kabar yang simpang-siur kemudian terus direproduksi baik di dunia nyata maupun maya, alhasil titik kebenaran dan ruang penyelesaian masalah sulit muncul di permukaan sehingga tindakan pembiaran tak terelakkan lagi.

Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Prof Jamil Salmi dalam bukunya Violence and Democratic Society mengenai efek domino dari tindakan pembiaran itu sendiri. Ia mengatakan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sosial di negara kapitalis adalah bentuk jelas dari kekerasan karena pembiaran.

Baca juga:Fenomena Ad Hominem di Media Sosial

Meskipun kasus penikaman tersebut sementara ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib termasuk penangkapan pelaku, hal yang tidak boleh luput adalah mengetahui alasan si pelaku melakukan tindakan tersebut secara otentik dan berbasiskan data agar supaya akar masalah tidak melompat dan merembes ke beberapa variabel yang sebenarnya memiliki satuan yang tidak sejenis. Jika hal demikian terjadi maka justru bukan penyelesaian sebuah masalah yang lahir melainkan masalah baru.

Dilansir dari CNN Indonesia.com, menyebutkan bahwa pelaku penikaman Wiranto adalah korban penggusuran dari proyek jalan tol trans Sumatera pada 2016-2017 yang digarap oleh Presiden Jokowi. Beberapa warga yang sempat dimintai keterangannya menyebutkan Alam (pelaku penikaman) adalah orang yang pendiam, rajin beribadah dan baik kepada warga sekitar.

Dari lansiran media tersebut, kita dapat menelaah secara bersama bahwa terdapat ketidakpuasan subjek terhadap sebuah perkara namun tidak memiliki ruang yang mampu mengakomodir aspirasi atau keresahannya sehingga tindakan yang tidak diinginkan kemudian terjadi.

Kendati demikian, tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tetap masuk dalam jenis tindakan kekerasan dan kejahatan yang terlegitimasi dalam logika hukum maka hukum yang berkeadilan harus tetap ditegakkan namun sebagai bahan pertimbangan, sejatinya manusia hidup bukan untuk sistem melainkan sistem untuk manusia.

Dengan kata lain, menakar proses pemecahan masalah secara objektif maka penting dilakukan pengkajian dengan melibatkan beberapa pertanyaan. Sesuai yang diberitakan CNN, akar permasalahan lahir dari persoalan penggusuran maka perlu permasalahan ini ditarik misalnya mulai dari faktor penyebab terjadinya penggusuran; apakah tanah yang digusur adalah milik Alam atau bukan?

Baca juga: Tergusurnya PK5 dan Kenangan Kita

Adanya keterkaitan antara proyek jalan tol yang digagas Jokowi dan Wiranto sampai kepada peristiwa penikaman terhadap Wiranto. Sehingga mekanisme hukum yang hadir adalah tidak pandang bulu, tidak berat sebelah dan yang tak kalah penting, tak melihat ‘siapa’ melainkan ‘apa’.

Pelaku penikaman sementara menjalani proses hukum namun tidak menutup ruang pembelaan bagi si pelaku karena acapkali yang terjadi adalah penghakiman yang cenderung monoton terhadap pelaku. Sementara itu, pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi perlu kiranya menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui masalah yang dihadapi rakyatnya.

Selalu dekat dengan rakyat bukan hanya pada waktu tertentu, seperti jelang Pemilu, dan sebagainya. Alam adalah rakyat Indonesia. Alam berhak memperoleh kelayakan hidup di atas tanah airnya termasuk hak untuk hidup bersama keluarganya dengan damai.

Askar Nur, mahasiswa Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Facebook Comments
No more articles