Menjadi radikal, sedekat yang saya kira bagi sebagian orang hanyalah serangkaian cobaan maha agung, diberikan otoritas jasa pelabelan yang terancam gulung tikar. Atau sepasang legitimator ulung dengan domain kekuasaan yang bisa mengakses apa saja, termasuk penyangkalan terhadap hukum. Senang rasanya, sebagian dari mereka akhirnya kebakaran alis dan kumis tatkala kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) di 179 titik panas seluruh wilayah Indonesia berkurang drastis.

Masih hangat di kepala, statemennya di media sosial Twitter yang punya efek ular tangga, membantu menaikkan kepala sekaligus melilit paru-paru kita, memadamkan api-api kecil dalam diri kita: kebakaran itu cobaan yang datang dari Allah. Sejujurnya, kita bisa mendebatnya, mungkin dengan sedikit parodi atau tafsir lain Q.S Al-Baqarah (155-156). Tapi apa daya, ada banyak tukang jagal mengawasi, salah satunya bernama UU ITE.

Selain sang penjagal dengan ketajaman pasal-pasal karetnya memperkarakan aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya, ada lagi satu, sang pemberi kutukan yang cukup digandrungi orang-orang istana. Kenalkan ia bernama radikal a.k.a radikalisme yang akhir-akhir ini naik daun, sampai-sampai mengobok-obok kecemasan banyak orang. Setingkat di atas popularitas bahaya laten PKI, gila urusan KPI, IPK hunter, atau tiga huruf lain yang cukup mengerikan di negeri ini.

Keberhasilan itu nampak dari pidato pelantikan Jokowi di periode kedua, dengan menjadikan radikalisme sebagai satu dari sekian perioritas utama pemerintah untuk dilawan bersama. Menariknya, tak ada kata HAM yang Pakde ucapkan. “Ah, kamu saja yang tak dengar”.

Tugas itu langsung diamanatkan kepada Menteri Agama, Fachrul Razi dengan latar belakang berstatus purnawirawan TNI berpangkat Jenderal. Siapa yang meragukan kapasitas dan kapabilitas seorang Jenderal di negeri ini? Tak ade!

Terlepas bahwa yang bersangkutan pernah didaulat menjadi ketua Tim Bravo 5, salah satu kelompok pemenang Jokowi dengan basis purnawirawan TNI. Beliau memang sudah sangat tanggap, punya banyak senjata mengkanter isu-isu radikalisme di Indonesia. “Mari bersama cabut radikalisme sampai ke akar-akarnya”.

Siap, Jenderal!

Baca juga: Apakah Machiavelli Ada di Kepala Politisi Muda?

Tapi tunggu dulu. Ada hal yang esensial yang mesti diomongkan soal radikalisme. Arti sebenarnya hanyalah akar, iya akar, seperti di kepalamu. Mau akar serabut, akar tunggang, ataupun akar rumput. Kalau mengacu dari segi bahasa (latin: radici atau radix), akar adalah bentuk metafor dari dasar, sehingga dalam konteks sosial politik, radikal diartikan pada individu yang berpikir tentang segala sesuatu sampai ke akar. Nalar kritis takkan muncul tanpa berpikir ke dasar. Lebih luas, merupakan serangkaian gerakan yang memperjuangkan perubahan suatu tatanan atau kondisi sosial.

Terus, bagaimana bisa istilah atau bahasa kerennya terminologi radikalisme semenakutkan itu, setegang itu, bahkan lupa cara bercanda.

Ceritanya cukup panjang. Kita bisa berjalan-jalan, melihat yang terjadi di abad ke-19, di negeri Paman Sam—aktivis yang anti pada perbudakan (abolisionist) kerap dikatakan radikal oleh lawan-lawannya, bisa dibilang mereka yang tidak menyukai jalan berpikirnya, hingga seorang kulit putih yang mengangkat senjata membebaskan para budak kulit hitam, John Brown, disebut teroris domestik Amerika pertama. Jika dibawa dalam konteks perubahan sosial, radikalisme sifatnya positif, progresif, dan konstruktif, oleh karena atensinya membebaskan sistem perbudakan.

Mari kita intip, radikalisme yang terjadi di negeri yang punya nilai rapor merah untuk persoalan kemanusiaan dan hak asasinya.

Radikalisme tengah mengalami proses hijrah yang kelewat batas. Makna yang ia kandung berubah jauh dari positif, progresif, dan simpel menjadi sangat negatif, reaktif, dan rumit. Kosmas Mus Guntur, aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dalam catatannya di Harian Indoprogress.com, “Menjernihkan Manipulasi Kata Radikalisme” mengatakan dalam konteks Indonesia, kata ‘radikal’ muncul dari diskusi tentang terorisme.

Mus Guntur di sini tentu saja ada benarnya. Terlebih menyimak lamat-lamat, bagaimana fighting spirit, akselerasi, dan overlaping beberapa media elektronik bersahut-sahut tanpa henti, berargumentasi, menjustifikasi perilaku terorisme sebagai bagian dari paham radikal.

Saya bukannya mendukung terorisme, hanya saja tak bisa dinapikkan bahwa negara juga bisa radikal, meneror rakyatanya sendiri. Bentuk paling ekstrimnya tentu saja membunuh sendiri masyarakatnya. Apa kabar orang hilang?

Narasi yang dibangun pembaca berita dan narator serta yang keluar langsung dari mulut kekuasaan secara tidak langsung turut aktif dalam intoleransi bahasa, proses deformasi kata, dengan produksi makna baru, tanpa peduli konteksnya.

Baca juga: Relasi Bahasa dan Identitas

“Terminologi yang sebetulnya telah lama digunakan di Indonesia ini kembali marak menguak setelah kasus terorisme di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau pada Mei 2018 lalu”.

Telah lama di sini merujuk pada masa pra-kemerdekan Indonesia (1900-1945), khususnya di fase-fase awal bangkitnya kesadaran bernegara bangsa Indonesia. Radikalisme muncul dari sayap kiri organisasi Sarekat Islam yang didirikan HOS Tjokroaminoto, yang menentang praktik kolonialisasi Belanda, dan kaum kanan yang pro barat. Radikalisme pada masa itu bukan dari sekta-sekta atau isu-isu agama yang memaksakan kehendak menjadi status quo.

Sejarawan, Bonnie Triyana dalam sebuah diskusi publik di kampus Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta pada 26 Oktober 2019, “Membedah Pemikiran HOS Tjokroaminoto: Islam, Politik, dan Negara” memberi pencerahan kepada hadirin. Menurutnya, Tjokroaminoto yang dijuluki sang Indonesia karena menjadi guru para founding father bangsa dan menyatukan berbagai perbedaan lewat Sarekat Islam, bisa menjadi rujukan penanganan radikalisme saat ini.

“Saat itu, (masa Sarekat Islam), Islam menjadi pengikat solidaritas untuk melawan kolonialisme, semua yang beda, termasuk mereka yang beda agama, bisa masuk SI”.

Padahal radikal, radikalisme, terlahir dari ketidakadilan, ketertindasan, dan kehendak untuk merdeka. Simpelnya, sebagai individu, kelompok, yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh.

Baca juga: Memahami Sebuah Kekalahan

Setelah lama berjuang sejak revolusi Perancis (1787-1789), terminologi radikalisme masuk ke Indonesia dengan substansi yang sama, meskipun dengan konteks yang berbeda, diberi nyawa dan identitas baru oleh segelintir orang, media mainstream, untuk kemudian menjadi alat labelisasi dari kompleksitas kekerasan yang terjadi dalam bentuk terorisme, sehingga segala bentuk teror, apapun motifnya disimpulkan sebagai perwujudan dari radikalisme.

Uniknya, aksi represif aparat dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal saat bertugas mengamankan massa aksi beberapa bulan terakhir tidak digolongkan sebagai tindakan yang radikal, boro-boro terorisme. Dengan kata lain, kekerasan (baca: kekerasan) aparat dianggap normal, yang anomali justru massa aksi dan aksi massa.   

Orang-orang besar di Indonesia, yang punya pekerjaan lain menjawab sejumlah pertanyaan wartawan dengan kondisi terburu-buru, kadangkala merasa sangat percaya diri, arogan, bahkan bijak dan santuy memberi jawaban dari gelontoran pertanyaan yang datang silih berganti. Hal itu memang sekali dilakukan, tetapi ditayangkan berulang-ulang, sampai pada titik di mana masyarakat akan berkesimpulan sama. Persis seperti adagium makna memang bisa dengan mudah terbebas dari kata, tapi apakah semudah bacot di televisi saja?

Katakan tidak pada yang iya. Kembali ke persoalan radikalisme. Ada pertanyaan iseng seperti ini, apakah negara bisa bertindak radikal dan melakukan aksi terorisme?

Baca juga: Mengapa Mahasiswa Tidak Lagi Menyukai Aksi Demonstrasi?

Secara historis, Indonesia merupakan negara yang sudah cukup punya pengalaman merasakan bagaimana warga negara kerap kali berhadapan dengan negara. Bahkan beberapa diantaranya, punya ending yang cukup tragis. Dari situlah, negara justru bertindak sebagai dalang dibalik berbagai peristiwa-peristiwa yang justru melenceng dari semangat masyarakat global dalam menegakkan hak asasi manusia.

Ingat di salah satu episode Spongebob Squarepants, ketika karyawan Crusty Crab, Squidward menyebut sang majikan (dalam hal ini Mr. Crab) sebagai tirani? Istilah tirani menegaskan bentuk perlakuan penguasa yang semena-mena, tanpa peduli nasib masyarakatnya.

Kabar buruknya, dari segekian banyak kasus yang tercatat, kekerasan negara menjadi penyumbang terbanyak dibanding kekerasan yang lain. Fenomena tersebut justru melanggengkan radikalisme sejalan dengan kekerasan. Padahal, radikal tak mesti dan selalu dengan kekerasan.

Terorisme, serta serangkaian bentuk kekerasan lain, keliru jika dikatakan dampak dari ‘radikalisme’. Pemerintah dalam hal ini, pengendali kebijakan, bersama para penyampai kebijakannya, tak punya instrumen untuk mengidentifikasi individu atau kelompok dengan muatan dasar berpikir radikal, ditambah lagi tak adanya tolok ukur valid dalam menentukan sebuah gerakan dapat digolongkan radikal atau tidak. Sehingga jika terdapat pertentangan antara pemerintah dan kelompok yang memperjuangkan suatu perubahan, maka label radikal otomatis dilekatkan.

Baca juga: Kami yang Keras Kepala atau Dia yang Tidak Mudah Menyesal

Jack Kitaeff (2017), dalam catatan Heru Susetyo di laman Tirto.id, seorang staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Sudah Tepatkah Kita Menggunakan Istilah Radikalisme” mengatakan represifitas negara dapat berupa tindakan-tindakan kelompok teroris yang dipekerjakan oleh pemerintah atau kelompok faksi dalam tubuh pemerintah, bertindak melawan warga negara, lawan politik dalam pemerintahan, ataupun terhadap pemerintah asing.

Di titik ini, kita patut curiga kepada negara, dengan serangkaian tragedi: kekerasan HAM 1965, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari Lampung 1989, peristiwa menghilangnya sejumlah aktivitis reformasi 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, penembakan aktivis mahasiswa Universitas Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999, sampai dengan yang ter up to date, kerusuhan di Papua hingga penembakan aparat yang berujung kematian sejumlah pelajar, mahasiswa di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara dalam aksi demonstrasi 24 September-28 Oktober 2019.

Selain menciptakan pelaku serta memproduksi korban, radikalisme juga merupakan korban itu sendiri. Cukup untuk merepresentasikan kejahatan yang ia peroleh. Kita tertipu oleh serangkaian drama yang berepisode, kata-kata dibuat ulang, direproduksi, sampai lupa akan jati dirinya. Kita kemudian lupa, asap tercipta bukan oleh panas, tapi karena nyala api.

Facebook Comments
No more articles