Kota menyimpan kenangan yang tak terhitung, sekaligus mempunyai fitur canggih untuk menghampus ingatan manusianya secara menyeluruh, termasuk kenanganmu. Lewat cara-cara pasar, ingatan bisa saja dijual kepada siapapun yang mampu membayarnya, bahkan kepada robot sekalipun. Dengan regulasi seperti dua gigi depan balita yang tanggal, undang-undang mengandung bahasa tunggal seperti saat tuan berbicara kepada budaknya, Amerika ngobrol dengan dunia, kerajaan Inggris dengan koloninya, kampus pada anak-anak mahasiswanya, hingga Indonesia kepada Papua.

Relasi hierarkis seperti itu telah berlaku seperti mata uang dunia, atau serupa bahasa pemersatu teknokrat, oligarki—kadangkala bernilai seperti alat tukar, mendapatkan sesuatu dari mereka yang sebenarnya tidak ingin mereka jual, serta menjual sesuatu kepada mereka dari apa yang tidak sebenarnya mereka inginkan.

Dua kalimat terakhir, sebagai maklumat yang senantiasa tak tersisihkan, membangun kesan yang sedikit filosofis dan banyak bacot. Setelah membacanya berulang-ulang sebelum menutupnya dengan titik dan enter, saya diantar oleh pengemudi bahasa sampai pada persimpangan makna, membuat saya percaya bahwa ini merupakan imbas setelah membaca dongeng filsafat satir Voltaire, Candide, dengan sedikit pongah dan imajinasi liar—imajinasi yang sebelumnya dimusnahkan kota perlahan tumbuh.

Bersamaan dengan itu, ketika domain sudah tidak lagi diblok Rudiantara, nitizen hendak membicarakan seputar imajinasi secara jamak, bernama imajinasi kolektif—apakah sebagian masyarakat Papua sadar telah memiliki imajinasi tentang kebebasan dan kemerdekaan versi mereka. Tentu ini bukan pertanyaan sekali bor lalu muncul emas. Praktis dengan mengesampingkan cara berpikir ala pemerintah yang saat ini kita tahu, hubungan mereka sedang saling tidak enakan. Yang satu merasa tidak bersalah, dan yang satunya lagi merasa sudah benar.

Ada banyak pertanyaan yang bisa dilayangkan kepada pro Free of West Papua, “hayo kaukah itu, pace, mace?”. Adakah kebebasan sejati yang bebas dari penjajahan simbolik? Teman kost saya, Bourdieu bertanya kepadamu, pemikir Prancis itu hendak memahami struktur sosial masyarakat. Juga sekaligus pelbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalamnya.

Menurutnya, analisis kondisi sosial selalu bertujuan membongkar struktur-struktur dominasi ekonomi maupun simbolik dari masyarakat, yang selalu menutupi ketidakadilan di dalamnya. Kita mungkin akan berasumsi seperti ini, Indonesia tentu saja tidak akan pernah melepas Papua, sampai kapan pun dan bagaimana pun caranya, Papua tetap menjadi bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika ada kelompok separatis yang mencoba mengganggu kedaulatan kita, mereka adalah musuh bersama. Titik!

Lantas apakah kita, mutlak sepakat dan menerima pernyataan itu dengan alih-alih nasionalisme dan kedaulatan NKRI tanpa menyangkalnya dengan pertanyaan, lalu mengapa nasib rakyat Papua seolah dilepas begitu saja, sumber daya alam mereka sedang dihabisi, dan rakyatnya sedang kita apakan? Anggap saja kita sampai pada konvensi yang sama bahwa pulau Papua menyimpan segalanya, segala yang dibutuhkan oleh dunia yang fasis dan skeptis dengan semua kecanggihannya. Lalu apa yang didapatkan rakyat Papua pasca 74 tahun kemerdekaan Indonesia.

Rasisme, bukan barang impor bagi kita, setidaknya dari peristiwa dan diskursus sosiokultural yang diekspor, yang kita beli dan baca, gagasan itu menyentuh sekaligus menegur sila kedua dan ketiga, meskipun kita tak pernah benar-benar paham dan mengalaminya. Kontras halnya bagi kawan-kawan dekat kita yang tinggal jauh di bumi Cendrawasih sana, terlebih mereka yang merantau ke zona lain Indonesia.

Saya teringat saat masih mahasiswa baru, saya mengenal seorang mahasiswa asal Papua bernama Yaret, mungkin Jaret, tepat pada momen penerimaan mahasiswa baru tingkat fakultas. Peristiwa terjadi pada waktu siang, kami mendapati jatah makan siang dari pihak fakultas, saat itu Yaret tak mendapat segelas air mineral dari panitia, namun ia tetap melanjutkan makannya tanpa mengacungkan tangan seperti yang dilakukan mahasiswa baru lain kepada panitia untuk mendapatkan air mineral.

“Air ta’ satu, pak!”

Lelaki sundallang di depan kami berdiri, mengambil dua hingga tiga gelas, untuk dirinya sendiri, sehingga tidak semuanya kebagian hingga ke bagian belakang. Termasuk saya dan Yaret. Namun ia tak merisaukannya dan saya masih mengingatnya. Kami duduk bersisian, sambil menawarkan setengah botol air mineral, kami berkenalan, dan ternyata kami satu jurusan. Singkat cerita, kebanyakan kawan angkatan saya mengenal Yaret karena sosoknya yang ramah dan mudah tersenyum kepada siapapun, ditambah dengan dialek khas Papuanya yang lugu dan apa adanya.

Tak hanya rekan sesama angkatan, Yaret cukup dikenal dosen-dosen, orang-orang dekanat, ibu kantin, penjual Jalangkote, begitupun dengan sebagian senior. Tetapi ramah dan mudah tersenyum tidak lantas membuat Yaret nyaman menempuh pendidikan di Makassar yang kita kenal ramah dan mudah marah itu. Diskriminasi rasial seperti warna kulit, gaya bicara, dan aroma tubuh tidak bisa ia hindari, mulai di sekitar lingkungan tempat tinggalnya bersama kawan Papuan lainnya, bahkan ketika ia berada di kampus. Hingga akhirnya pada satu tahun pertama atau di semester tiga, kami tidak pernah lagi melihatnya. Informasi terakhir bahwa pihak pemerintah bersangkutan yang membiayai studinya saat itu menuai polemik berkepanjangan sehingga, menyeretnya sebagai korban kekerasan simbolik dunia pendidikan, imbasnya ongkos kontrakannya bersama kawan Papua lainnya menunggak sampai setengah tahun. Entah seperti apa nasibnya kini.

Angkatan saya, di jurusan sastra Inggris, entah sudah dibicarakan sebelumnya atau memang hanya kebetulan belaka, berjamaah mengangkat diskursus rasisme sebagai topik utama skripsi mereka. Fakta tersebut cukup menggembirakan, paling tidak bagi mereka dan dosen pembimbing waktu itu, namun tidak dengan fenomena rasisme di Indonesia, khususnya di Makassar. Fakta selanjutnya yang tidak bisa dibantah adalah kesia-siaan bagi praktik kesadaran atau praksisnya, bahwa rasisme mestinya menyentuh sendi-sendi kemanusiaan, ia tidak akan pernah usai layaknya revolusi ala-ala, jikalau hanya disuarakan dari bilik-bilik kelas ataupun ruang-ruang seminar dalam institusi pendidikan formal.

Dilansir suarapapua.com pada 1 September 2019 di salah satu portal yang sempat diblokir pemerintah, terbiat sebuah tulisan berjudul Hidup Bersaudara itu tidak harus Sebangsa dan Setanah Air, yang cukup menegaskan sikap para kaum terdidik di sana. Sampai di sini saya tidak terganggu dengan semangat dan ketegasannya yang cukup dingin menyejukkan itu. Catatan itu ditulis Awikaituma, seorang intektual Papua, jika merujuk pada catatan di akhir tulisannya. Ia membuka tulisannya yang lebih menyerupai manifesto itu dengan apa adanya sekaligus ada apanya.

“Orang asli Papua alias OAP itu lugu dan polos. Tujuannya cuma satu, kebebasan sejati bersama Sang Fajar. Dan itu dinyatakan secara jujur dan terbuka”.

Saya penasaran, mungkin pertanyaan di awal tulisan terkait bayangan kemerdekaan dan kebebasan seperti apa yang diidam-idamkan sebagian masyarakat Papua ada di dalam tulisannya. “NKRI itu memang penting dan kita jagai bersama, tetapi pertahankan Papua dengan aneka rekayasa itu percuma saja. Itu hanya buang-buang waktu saja. Cepat atau lambat, NKRI akan menjadi negara yang sesungguhnya yaitu Indonesia tanpa Papua. Di situlah titik keseimbangan Indonesia akan tercapai”. Titik keseimbangan seperti apa, Pace?

Baca Juga: Kami yang Keras Kepala atau Dia yang Tidak Mudah Menyesal

Praktis, kita akan sampai pada pengertian mengapa pemerintah menutup portal tersebut. Pada bagian lain, I Ngurah Suryawan, seorang dosen Jurusan Antropologi Universitas Negeri Papua (UNP) dalam esai panjangnya terdiri dari tiga bagian berjudul Kekalahan Kajian Budaya Papua? Terbit di portal yang sama cukup asyik menguraikan peta sosiokultural studi kebudayaan Papua dan produksi kuasanya yang di dalamnya berlangsung reproduksi pengetahuan tentang Papua yang ‘menyingkirkan’ perspektif emansipatif dan transformatif terhadap orang-orang Papua itu sendiri.

Lebih lanjut ia menganalisis bahwa matinya ruh disiplin ilmu humaniora yang justru seharusnya terlibat dalam transformasi sosial budaya di tanah Papua. Akan tetapi yang justru terjadi adalah ilmu yang mengkolonisasi atau menjajah orang-orang Papuaan itu sendiri dengan menstigmatisasi komunitas-komunitas yang ada di Papua. Jawabannya mungkin sudah Anda tahu, pihak mana yang dimaksud Suryawan yang sengaja mengkolonisasi orang-orang Papua. Apakah Anda percaya orang-orang Papua betul-betul terbelakang dari konteks ilmu pengetahuan, percepatan arus informasi, dan reproduksi wacana atau isu-isu lain yang terkait dengan situasi mereka denga negara saat ini. 

“Salah satu hal yang perlu dimaknai dalam perspektif kajian budaya Papua adalah isu tentang transformasi budaya dan refleksi tentang identitas orang Papua yang terus-menerus bergerak, bernegasi dengan berbagai kepentingan dan kekuasaan. Isu transformasi dan identitas ini melekat dalam totalitas dinamika keterhubungan orang-orang Papua dengan dunia global,” tulisnya.

Baca Juga: Kita Kembali Mengenang Pramoedya Ananta Toer

Dari sini, dari Yaret, dari asap yang mengepul di udara Papua, hinggap ke paru-paru gelagat. Dari aksi represif dan rasisme pihak TNI/Polri serta ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, dari himbauan presiden Jokowi untuk saling memaafkan, dan aksi-aksi solidaritas di berbagai kota, serta Novel gubahan Voltaire, Candide, secara tidak langsung menyatakan bahwa dunia saat ini merupakan cerminan kehancuran, sebuah pra kondisi distopia, dan kekejaman manusialah yang membuat dunia menjadi seperti itu. Seperti apaaa sobat rasiskuhh!?

Facebook Comments
No more articles