Pada akhirnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dinyatakan menang di Pilpres 2019. Hal ini berdasar pada hitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi dinyatakan unggul 55,50 %, kembali mempecundangi Prabowo yang hanya mampu meraup 44,50% suara. Jokowi mengantongi 85.607.362, sementara Prabowo hanya 68.650.239 suara dari total 154.257.601 suara pemilih.

Sebelum sampai pada garis akhir rekapitulasi, ada banyak drama yang harus dilalui. Kami merekam berbagai peristiwa unik yang terlihat sederhana, tetapi menarik untuk dibahas dari kacamata seorang awam terhadap perpolitikan. Dengan mengambil jarak sebagai penikmat drama politik Indonesia, berikut ini beberapa hal yang patut untuk dikenang kembali.

Drama Pemilihan Cawapres

Nyayian Mahfud MD di salah satu acara tv swasta menjadi nyanyian pengantar yang menarik untuk memasuki Pilpres 2019. Konon, Mahfud MD sudah diminta untuk mengukur baju sebelum melakukan deklarasi sebagai Cawapres Jokowi, akan tetapi di waktu injury time justru terpental dan hanya menjadi juru damai di Pilpres 2019.

Politik memang sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa diperkirakan dengan baik, apalagi jika kita hanya berada di luar kubangan politik. Lobi-lobi ketua partai, terutama Cak Imin, mampu membuat koalisi pendukung Jokowi untuk berpaling pada kekasih yang lain yaitu, Ma’ruf Amin.

Politik memang seperti itu, dan sepertinya nyayian Mahfud saat itu sebenarnya menjadi penanda bahwa Mahfud bukan sosok politisi ulung. Ia terlalu baper menghadapi persoalan politik Indonesia yang begitu pelik.

Sebenarnya bukan hanya Jokowi yang penuh drama dalam memilih Cawapres, demikian pula dengan Prabowo. Tarik ulur antara PKS dan Gerindra dalam memilih Cawapres menjadi drama yang menyita banyak perhatian. Bagaimana tidak, hasil Ijtima Ulama Jidil I yang notabene katanya adalah “bisikan ilahi”, terpental mentah-mentah di depan meja politik Prabowo.

Prabowo memilih untuk mengamankan koalisi dan logistik dengan memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Pilihan tersebut sebenarnya cukup sederhana: untuk mengamankan persoalan logistik yang membutuhkan ratusan milyar hingga triliunan untuk bisa bertarung di Pilpres 2019.

PKS, Korban Segala Korban

Konon, hasil Ijtima Ulama sebelum dilakukan revisi menjadi Ijtima Ulama Jilid II merekomendasikan dua nama sebagai cawapres Prabowo, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Muhammad Martak dalam wawancaranya dengan liputan6.com menyatakan kedua nama tersebut ialah Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad. Salah satu dari nama tersebut adalah kader dari PKS. Tetapi politik memang kejam, bukan hanya lawan yang dipermainkan, tetapi kawan pun harus butuh strategi untuk menghadapinya.

Secara hitung-hitungan, mestinya memang kader PKS yang menjadi wakil Prabowo. Tetapi, politik selalu punya hitungan yang berbeda di setiap situasi. Prabowo memahami situasi itu, maka ia lebih memilih untuk mengangkat kadernya di partai Gerindra, Sandiaga Uno.

Kesepakatan politik saat itu (mungkin) adalah kursi wakil gubernur DKI Jakarta akan diisi oleh kader partai PKS. Namun, lagi-lagi PKS menjadi korban strategi. Hingga pengumuman hasil rekapitulasi dari KPU, Anies Baswedan belum memilih siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur. Dugaan kami, PKS akan kena PHP lagi, setelah mentok Prabowo-Sandi dipastikan kalah, maka kemungkinan besar Sandiaga Uno yang akan kembali mengisi posisi wakil Gubernur DKI Jakarta.

Bulan-Bulanan UU ITE

Satu lagi hal yang mempertontonkan drama menarik dari Pilpres 2019, ada banyak publik figur yang harus menjalani hidup di bui karena terjerat UU ITE.

Kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak oposisi (Partai Gerindra dkk.) adalah menyepakati adanya UU ITE. Padahal, mereka harusnya tahu betul bahwa melawan petahana membutuhkan tenaga ekstra serta mereka akan menjadi sumber utama kritik rakyat terhadap pemerintah. Sialnya, setiap lidah keseleo, baik yang disengaja ataupun tidak, harus berujung dan terbekuk pada UU ITE.

Ada begitu banyak orang-orang yang berada di pihak opisisi yang harus membungkam mulut karena menjalani hidup di bui karena terjerat UU ITE. Hal ini tentu sesuatu yang lumrah, sebab politik adalah pertarungan yang kejam. Sedikit saja kesalahan, sejengkal saja Anda salah langkah, maka risikonya adalah dibumkam oleh UU ITE yang mereka sepakati bersama.

Aksi 22 Mei yang Terlambat

Wacana People Power yang kemudian direvisi menjadi Aksi Kedaulatan Rakyat menjadi wacana yang menarik akhir-akhir ini. Bahkan pengusung wacana tersebut telah menjadwalkan aksi tersebut pada 22 Mei 2019. Aksi didasari dengan adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019. Kecurangan tersebut disebutkan BPN Prabowo-Sandi sebagai kecurangan yang masif, terstruktur, dan brutal.

Meski demikian, ada yang salah dari wacana itu. Kesalahannya adalah estimasi waktu yang mereka perkirakan ternyata keliru, nyatanya KPU mengumumkan hasil rekapitulasi hasil Pemilu 2019 pada tanggal 21 Mei 2019. Hal tersebut berarti bahwa KPU menyelesaikan perhitungan lebih cepat dan mampu keluar dari tekanan aksi yang nantinya akan berlansung pada tanggal 22 Mei 2019.

Saat palu sudah diketuk, maka aksi 22 Mei 2019 tidak akan mengubah apa-apa. Jika aksi mereka berlangsung damai, maka aksi tersebut akan dikenang sebagai aksi damai dan pada akhirnya akan berakhir tanpa mengubah hasil dari perhintungan KPU. Jika mereka memilih jalan “terjal” dengan cara  kekerasan, maka itu menjadi pilihan yang buruk. Jauh-jauh hari, aparat gabungan sudah bersiap mengamankan KPU dan Bawaslu, hasilnya tetap membuat Jokowi menang.

Media yang Menakutkan

Jika kami adalah salah satu peserta yang mempersipakan diri untuk ikut aksi 22 Mei 2019 di kantor KPU dan Bawaslu, maka setelah menonton tv, kami kemungkinan akan mengurungkan niat. Dengan melihat framing media televisi terhadap persiapan aparat sungguh sangat menakutkan. Setiap menitnya, kita disuguhkan dengan tayangan aparat gabungan yang berjumlah ribuan orang mengelilingi titik aksi.

Selain itu, pengamanan tiga ring yang dilakukan di depan KPU dan Bawaslu sungguh menjadi hal yang sia-sia untuk ditembus. Paling mentok adalah orasi di jalan, di atas mobil, sudah itu pulang ke rumah masing-masing.

Saya merasa bahwa media terlalu kejam dalam memberitakn persoalan rencana aksi 22 Mei 2019. Mulai dari simulasi, jumlah personel, alat pengamanan, serta garis jaga (tiga ring pegamanan) yang dilakukan aparat serasa seperti tidak sedang berhadapan dengan masyarakat sendiri. Pihak media berhasil mengframing pengambaran aparat terhadap pengamanan KPU dengan begitu kejam.

Lagi-lagi Jokowi

Prabowo sepertinya lahir di tahun yang salah. Ia kurang beruntung harus menghadapi lawan politik yang kuat. Mari kita tilik perjalanan Prabowo, di awal karier politiknya di Pilpres harus berhadapan dengan SBY di periode keduanya yang saat itu meski berpasangan dengan sendal jepit tetap akan memenangkan Pilpres.

Di periode berikutnya, head to head dua kali dengan Jokowi, seorang pengusahan meubel yang merangsek ke dunia politik, harus mengakui kekalahan untuk yang kedua kalinya. Sepertinya garis tangan Prabowo memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk terus menerus gagal menjadi Presiden Indonesia.

Kalaupun mereka (Prabowo cs) mengklaim adanya kecurangan yang masif, terstruktur, dan brutal, pada akhirnya hal itu kami rasa tak bakal mengubah apa-apa. Perbedaan hingga 16.957.123 suara sepertinya sulit untuk menganulir hasil Pilpres 2019. Kalaupun nantinya  terbukti ada kecurangan, sulit juga untuk mengubah hasil secara kseluruhan di Pilpres 2019 ini.

Politik itu Kejam?

Yah, politik memang kejam dan akan selalu kejam. Koalisi Adil-Makmur Prabowo-Sandi sepertinya akan bernasib sebagaiman koalisi sebelumnya. Kawan jadi lawan, dan lawan jadi kawan. Beberapa hari ini, intensitas pertemuan AHY dengan Jokowi menjadi penanda bahwa ada pergeseran politik yang dilakukan Partai Demokrat.

Sama halnya dengan apa yang dilakukan Zulkifli Hasan, ucapan selamat kepada Jokowi pada dasarnya adalah pertanda bahwa PAN juga mulai mencari perhatian kepada Jokowi. Saat ini mungkin belum terang-terangan, tetapi Jokowi tipe pamain yang suka merangkul lawan politik, maka sangat mungkin untuk merapatkan Demokrat dan PAN ke dalam kaoalisi yang dibangun oleh Jokowi.

Terakhir, kepada pembaca budiman dimana pun berada, kampanye dan pelaksanaan pemerintahan adalah dua hal yang berbeda di dalam dunia politik. Saat kampanye seseorang bisa saja mengatakan A dan melakukan B pada saat memerintah. Hal itu menjadi sesuatu yang lumrah dalam dunia politik. Maka dari itu, berharaplah, tetapi jangan terlalu berharap, karena harapan yang berlebih selalu berujung pada kekecewaan.

Redaksi

Facebook Comments
No more articles