Perubahan dapat tercipta bukan tanpa perubahan. Setiap waktu adalah sebuah perubahan. Dengan seperangkat ideologi, identitas kaum terdidik dan kepercayaan kolektif, maka tak perlu heran melihat bagaimana sentralitas peran yang diemban mahasiswa di tengah masyarakat yang terdinamisasi. Melalui semua itu, mahasiswa dapat menjadi korek api bagi nyala perubahan atas kondisi sosial masyarakat yang benar-benar membutuhkan ide dan pantikannya.

Sebagai negara demokrasi, demonstrasi menjadi hal yang lazim, niscaya, dan tak butuh pelabelan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghalalkannya. Tapi mengapa kadangkala respon orangtua saat mengetahui anaknya terlibat aksi demonstrasi begitu terasa anomali dan seolah terdengar tabu di era demokrasi ini?

Martono dalam Sosiologi Perubahan Sosial (2011) menegaskan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan gerakan sosial yang diidentifikasikan sebagai gerakan yang lahir dari sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi dan menuntut adanya perubahan terhadap pemerintah atau penguasa. Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk pengajuan pendapat atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok atas kepentingan yang lebih plural.

Demonstrasi dapat dilakukan secara tertib dan damai, tetapi dapat juga berevolusi menjadi gerakan yang cenderung agresif bahkan terkesan brutal. Saat berlangsungnya aksi, tidak jarang terjadi intrik-intrik lain diluar gerakan yang direncanakan. Ditimbulkan oleh subjek aksi atau aparat yang menjaga agar tetap berlangsung aman—dengan tujuan tertentu dan biasanya trik itu menjadi pemicu konflik yang lebih besar untuk memecah arah dan fokus gerakan.

Lebih jauh, manajemen konflik seperti itu umumnya melibatkan dan mempengaruhi fisik dan psikis yang terangkum ke dalam bentuk pemaksaan, pembubaran paksa, penembakan, pemukulan, hingga pengerusakan fasilitas umum. Selain atas dasar pengalaman personal, tindakan seperti itu memang benar adanya, namun tentu saja tidak dapat dibenarkan kamerad.

Apapun sebenarnya kondisi yang memicu terjadinya kekerasan dalam sebuah gerakan, peristiwa tersebut menurut L. Berkowitz disebut sebagai perilaku agresivitas. Dalam Emotional Behavior: Mengenali Perilaku dan Tindak Kekerasan (1993), L. Berkowitz mengatakan bahwa agresivitas sebagai usaha atau tingkah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain.

Dengan kata lain, agresivitas dalam konteks unjuk rasa mahasiswa adalah entitas yang kemudian terawat, terjaga, sekaligus penuh resiko yang berdiri sebagai materi untuk mencapai tujuan bersama. Sama seperti bermain sepakbola, kolektivitas dan mental adalah kuncinya, tapi tak mudah terpancing atau terprovokasi justru menjadi pintunya. Sialnya kita kadang melupakan yang kedua atau masuk lewat pintu belakang.

Dalam sebuah penelitian mahasiswa Psikologi di Universitas Negeri Makassar (UNM)  Fenomena Kekerasan dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (2018) mengungkap bahwa persepsi mahasiswa UNM terhadap aksi demonstrasi sebagai gerakan untuk melawan kebijakan pemerintah, membela rakyat, ancaman terhadap pihak pemerintah, sebagai bentuk pengaplilkasian ilmu, dan sebagai sarana penyaluran aspirasi.

Lebih lanjut ada dua penyebab terjadinya kekerasan dalam aksi demonstrasi; kekerasan instrumental (by setting) dan kekerasan situasional (kekerasan emosional). Kekerasan instrumental dipicu oleh tiga faktor seperti pemaknaan mahasiswa terhadap demonstrasi sebagai bentuk perlawanan, mencari keseruan dalam aksi, dan mencari perhatian sasaran aksi. Kekerasan situasional diakibatkan dua hal yakni kultur keras masyarakat Sulawesi Selatan yang meliputi karakter peserta aksi, harga diri (siri’), solidaritas (pacce), serta faktor kedua yaitu dendam mahasiswa terhadap aparat karena tindakan represif aparat kepada mahasiswa.

Maraknya pemberitaan demonstrasi mahasiswa yang diakhiri pertunjukan kekerasan antara mahasiswa dan aparat keamanan disinyalir punya nomena tersendiri. Apalagi disiarkan secara intens lewat berbagai kanal media massa, digoreng sedemikian rupa melalui tangkapan mata kamera berbaur narasi tak objektif perlahan dan pasti menimbulkan berbagai paradigma sekaligus gejolak yang menjadi corong utama membentuk persepsi publik terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Persepsi ini yang kemudian jadi motif ideologis menyerang subjek untuk berhenti terlibat dalam barisan aksi, hingga yang paling jauh adalah membenci mahasiswa yang berdemonstrasi.

Dari kacamata realitas psikologis, publik mengalami fase yang dinamakan sebagai kesadaran sinis. Publik tidak lagi terfokus pada motif gerakan unjuk rasa yang dipersepsikan, tetapi justru kekerasan dan agresivitas subjek saat berdemonstrasi. Dan sialnya, persepsi publik dipercaya oleh oknum tertentu memiliki daya gedor serupa jentikan jari Thanos untuk meminimalisir angka partisipasi massa dan penghadiran citra buruk, semuanya kemudian melekat pada diri mahasiswa sebagai post-identitas yang melepaskan diri dari aspek historisnya. Tidak heran, seiring dan sesering pemberitaan unjuk rasa mahasiswa dengan varian bentroknya akan memutus barisan massa aksi dikemudian waktu. Tapi percayalah ini bukan salahnya waktu.

Demonstrasi Sebagai Komunikasi Politik

Gabriel A. Almond dalam The Politics of The Developing (1960) mengatakan demonstrasi sebagai bentuk komunikasi politik. Komunikasi politik sebagaimana yang dimaksud Almond, salah satu fungsi yang selalu ada di dalam sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi politik adalah satu dari tujuh fungsi sistem politik; rekruitmen politik, artikulasi politik, agregasi politik, pembuatan keputusan politik, penerapan keputusan politik, komuikasi politik.

Dengan demikian, realitas komunikasi politik sangat tergantung pada realitas sistem politik; Suprastruktur politik (institusi negara) sebagai komunikator politik, dan Infrastruktur politik (institusi non-Negara) sebagai sumber dan penerima komunikasi politik. Hal itu berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik. Contoh aktual dalam pelaksanaan fungsi pembuatan peraturan (rule making).

Teramat jelas bahwa komunikasi politik memainkan peranan yang penting dalam proses pembuatan peraturan (undang-undang ataupun bentuk ketentuan lainnya). Aktor politik pembuat peraturan/perundang-undangan dituntut untuk menjalin kerjasama, hubungan, dan komunikasi yang baik antara sesama aktor di panggung politik. Kita hanya perlu menebak atau mencaritahu siapa sutradaranya.

Reformasi sudah melahirkan kebebasan yang demokratis. Berbagai produk demokrasi diantaranya lahir dari tekanan dan tendensi mahasiswa melalui orasi-orasi ilmiah, telaah-telaah kritis, dan ekspresi-ekspresi lainnya. Diadaptasi sebagai poin pertimbangan di dalam forum rapat atau sidang parlemen.

Rakyat adalah sumber kedaulatan bagi demokrasi, tetapi rakyat juga menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa. Yang pertama menjadi begitu mahal dan nyata di tahun politik ini, tetapi yang kedua menjadi begitu nyata di tahun-tahun yang akan datang. Salam olahraga!

Facebook Comments
No more articles