Kebijakan represif yang diperuntukkan untuk masyarakat keturunan Cina pada medio 1968 – 1999 akan selalu diingat oleh berbagai latar masyarakat cetakan orde baru dan reformasi di kalangan pribumi dan nonpribumi. Lewat surat edaran atau instruksi pejabat presiden RI Nomor 14 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, memerintahkan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, serta segenap badan dan alat pemerintah, dari pusat hingga daerah untuk melaksanakan kebijakan pokok mengenai Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina bertanggal 6 Desember 1967. Meski pada saat itu, sang Jenderal TNI Soeharto belum resmi menjabat sebagai Presiden, kebijakan itu ditempuh sebagai legitimasi akan kekuatan dan kekuasaan politik orde baru.

Menurut sejarawan Bonnie Triyana, perayaan yang identik dengan warna merah, barongsai, angpau dan kemeriahan kembang api tersebut sempat dilarang di Nusantara karena alasan politis. “Baru pada zaman penjajahan Jepang, perayaan Imlek boleh dirayakan lagi. Meskipun alasannya politis pula, yaitu agar masyarakat etnis Tionghoa menjauhi budaya Barat.” Terangnya, Sabtu (28/1/17).  Namun Tomy Su dalam “Pasang Surut Tahun Baru Imlek” terbit di Kompas (8/2/05) ada 21 beleid beraroma rasis terhadap etnis Cina terbit tak lama setelah Soeharto mendapat Supersemar. “Dengan demikian ethnic cleansing atas Tionghoa tidak hanya dalam pengertian fisik, tetapi juga pemusnahan segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk kebudayaan dan tradisi agamanya.” Tulis Tomy.

Dilansir dari laman Tirto.id, motif dari pelarangan yang menjurus ke diskriminasi kepada suatu etnis dilaksanakan dengan alasan yang terang dibuat-buat, bahwa manifestasi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang berpusat dari negeri leluhurnya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental, dan moril yang kurang wajar terhadap warga negara Indonesia.

Dalam surat instruksi tersebut terdapat empat poin pokok mengenai adat istiadat Cina. (1) tata ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan, (2) perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga, (3) penentuan kategori agama dan kepercayaan maupun pelaksanaan cara-cara ibadah agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung, dan (4) pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Jaksa Agung.

Padahal masyarakat etnis Tionghoa telah bersentuhan, berbaur, dan bersosialisasi dengan masyarakat pribumi mayoritas kepulauan yang ada di Nusantara sejak ribuan tahun silam. Tak sedikit tokoh peranakan Cina, sejak zaman Kerajaan hingga lahirnya Republik Indonesia turut serta dalam perjuangan guna membentuk identitas nasionalisme dan perwujudan kedamaian serta kedaulatan di Nusantara. Tapi di mata rezim Orba, orang-orang Cina tak ubahnya dianggap bukan bagian dari Indonesia, selain orang-orang Inlander.

Pluralitas Gus Dur

Setelah primordialitas dan totalitarian rezim order baru runtuh oleh perjuangan panjang dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, perjuangan itu akhirnya berbuntut pada medio 1998. Tahun yang lekat dengan semangat revolusi dan pengorbanan para aktivis 98. Setelah Soeharto menanggalkan jabatannya, berbagai macam tradisi dan adat istiadat Tionghoa yang dilarang tidak serta merta dapat langsung dijalani kembali. Sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa juga masih ada, seperti kewajiban menyertakan surat bukti berkewarganegaraan RI saat mengurus dokumen kependudukan khusus untuk etnis Tionghoa.

Baru pada saat K.H Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menduduki jabatan sebagai Presiden RI yang ke-3 melalui hasil pemilihan umum untuk pertama kali di era reformasi, sejumlah kebijakan dilakukan guna melepaskan Indonesia dari belenggu non demokratis. Salah satunya ketika Gus Dur mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967. Inpres tersebut dicabut dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 pada tanggal 17 Januari 2000.

Keppres itu menjadikan etnis Tionghoa mulai merayakan Imlek secara terbuka. Kemeriahan pun tersiar di perayaan Imlek tahun tersebut yang pada saat itu ditandai sebagai tahun Naga Emas. Ornamen naga, lampion, dan angpau ikut terlihat terpasang di sejumlah tokoh dan rumah-rumah penduduk. Tak lupa aksi barongsai menjadikan perayaan tahun baru Cina menjadi semakin meriah. Baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimulai di tahun barikutnya.

Tetapi langkah pencerahan Gus Dur tersebut menuai polemik dari berbagai pihak, salah satunya karena pada saat itu orang-orang Tionghoa dianggap sebagai golongan yang menyebabkan terjadinya Krisis Ekonomi tahun 1998, ditambah lagi dengan kerusuhan Mei 1998 di mana etnis Tionghoa menjadi salah satu bulan-bulanan dalam kerusuhan tersebut. Tapi sebaliknya, peristiwa itu justru menjadi salah satu alasan keseriusan Gus Dur membela etnis Tionghoa. Karena tindakan besar yang dilakukan terhadap etnis tersebut, pada 10 Maret 2004, orang-orang Tionghoa di Klenteng Tay Kek Sie Semarang memberinya gelar “Bapak Tionghoa Indonesia”.

Dalam kepala Gus Dur, istilah atau penyebutan pribumi dan nonpribumi itu tidak ada. Dikotomi seperti itu merupakan kesalahan dan olehnya keturunan etnis Tionghoa dialienasikan dari identitas nasionalis Indonesia. Bagi Gus Dur, tak ada yang namanya keturunan asli di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh pembauran tiga ras, yakni Melayu, Astro-Melanesia, dan Cina. Bahkan Gus Dur sendiri mengatakan dirinya sebagai keturunan campuran antara Cina dan Arab.

Leo Suryadinata dalam “Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia” terbit 2010 merekam bahwa Gus Dur menyebut kelompok etnis di Indonesia sebagai ‘orang’ bukan ‘suku’. Ia berbicara tentang orang Jawa (etnis Jawa), orang Maluku (etnis Maluku), dan orang Tionghoa yang semuanya adalah orang Indonesia. Pada akhirnya mendesak Inlander Indonesia untuk menyatu dengan etnis Tionghoa.

Sosok Gus Dur sangat menjunjung tinggi pluralisme dan kesatuan yang ingin etnis Tinghoa setara dengan suku-suku lain tanpa adanya satu pembedaan dan perbedaan. Hal tersebut pula termakhtub dalam semboyang bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika.

Facebook Comments
No more articles