Perdebatan tentang apakah intelektual itu dan apakah fungsinya dalam masyarakat memang bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak orang meributkannya dari zaman ke zaman. Pada 1920-an, Julian Benda telah menulis buku The Treason of the Intellectuals yang sempat menghebohkan itu. Namun, soal ini selalu menarik untuk terus dipersoalkan dan dipertanyakan.

Mochtar Lubis, sastrawan dan wartawan terkemuka kita yang pernah dipenjarakan tanpa diadili oleh rezim Sukarno, suatu kali menulis, “Seseorang intelektual adalah ia yang tidak merintih ketika ditindas dan yang tidak menindas saat berkuasa.

Dalam buku Peran Intelektual (Yayasan Obor Indonesia, 1999), Edward Said antara lain menulis bahwa seorang intelektual adalah ia yang berani mengatakan apa yang dianggapnya benar, meskipun itu bertentangan dengan pikiran-pikiran kaum penguasa. Begi Edward Said, seorang intelektual adalah “pencipta sebuah bahasa yang berani mengatakan yang benar pada penguasa”.

Karena itu, seorang intelektual (atau kerap pula disebut “cendekiawan”) cenderung beroposisi. Dosa terbesar seorang inteletktual apabila ia tahu apa yang seharusnya dikatakan, tetapi menghindar untuk menyampaikannya. Ia hendaknya tidak mengabdi pada kepentingan penguasa. Komitmennya adalah pada nilai-nilai kebenaran, bukan pada seseorang atau kelompok tertentu. Dan, seorang intelektual tidak akan pernah berhenti mempertanyakan segala hal yang dianggapnya tidak beres.

Hidup seorang intelektual, menurut Said, pada hakikatnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kebebasan. Ia tidak dapat menjadi milik siapa pun. Meminjam istilah Rendra, ia adalah “orang yang berumah di angin.” Oleh karena itu, ia sering dianggap berbahaya. Ia bisa saja solider terhadap kelompoknya, tetapi selalu dengan sikap kritis. Maka, ia mudah dicurigai, bahkan seringkali dicap tidak loyal.

Pada hakikatnya, ia berjuang sendirian. Berhadapan dengan lingkungannya, ia tidak mau membuat mereka puas, melainkan justru menantang mereka. Karena memiliki komitmen terhadap kebenaran, ia tidak dapat menjual diri pada pihak mana pun. Ia harus menentang “ajaran-ajaran ortodoks dan dogma”–baik religius maupun politik. Pendeknya, ia mesti berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Pada zaman Yunani Kuno, Socrates rela menjadi martir bukan hanya demi membela kebenaran, tetapi juga karena ia mempertahankan haknya untuk terus bertanya, menyelidik, dan mempersoalkan segala hal. Ia mengusik segala yang telah mapan dalam masyarakatnya yang telah menjadi jumud digilas rutinitas. “Jika kau katakan padaku, ‘Socrates, kali ini kau dibebaskan asalkan tidak lagi bertanya atau mempersoalkan segala hal,’ maka ketahuilah bahwa aku tak akan mengubah  pendirian, sekalipun mesti mati berkali-kali karenanya,” ujar Socrates di depan pengadilan Athena.

Ia pun akhirnya dihukum mati karena selalu bertanya dan karena pertanyaan-pertanyaannya selalu mengusik keyakinan  yang sudah mapan. Namun, ia mati sebagai martir, sebagai syahid–saksi kebenaran. Ia dikenang sebagai teladan, sosok intelektual sejati yang tak takut pada maut.

Suatu kali dalam acara peluncuran bukunya, Pramoedya Ananta Toer, sastrawan kiri yang pernah dipenjara belasan tahun oleh rezim Orde Baru tanpa proses hukum yang adil mengatakan, “Saya kecewa sekali melihat kaum intelektual kita bungkam saja saat kami ditindas bertahun-tahun.”

Dalam sejarah, ada saat-saat di mana mereka yang mestinya bersuara, justru bungkam. Mungkin karena takut, cari selamat, atau karena sebab-sebab lain. Di masa Soeharto berkuasa sebagai orang paling kuat di Indonesia, nyaris tak ada kaum cerdik-pandai kita yang berani bersuara menentang kezalimannya. Kalaupun ada, itu hanyalah beberapa gelintir saja. Sebut misalnya Sri Bintang Pamungkas, dosen Universitas Indonesia yang kemudian dipenjarakan dengan tuduhan makar dan George Junus Aditjondro, dosen Universitas Katolik Satya Wacana Salatiga yang terpaksa hengkang ke Australia karena terancam keselamatannya. Barulah setelah Soeharto jatuh, ramai-ramai orang berebut bicara.

Waktu berlalu, penguasa yang satu berganti oleh penguasa yang lain. Namun, bagi rakyat kebanyakan, keadaan belum kunjung berubah. Hidup mereka tetap susah. Kaum intelektual kita yang semula menjadi tumpuan harapan rakyat kebanyakan untuk menyuarakan dan mengubah nasib bangsa ini, satu per satu terkooptasi oleh kekuasaan dan kemudian lupa pada tugas mulianya. Rupanya, kursi yang empuk memang melenakan. Mereka yang tadinya tampak begitu kritis pada penguasa yang telah jatuh, kini justru menjadi tumpul setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Mereka terlalu asyik mengurusi kenyamanan pribadi, atau paling banter sibuk mengurusi kelompoknya sendiri-sendiri.

Pertanyaan selanjutnya, masih bisakah kita berharap pada kaum intelektual jika mereka telah menjelma para teknokrat–alat kekusaan–atau sekadar hamba partai? Mestikah kita terus menanti entah sampai kapan hingga munculnya para intelektual sejati yang rela berkorban demi kepentingan orang banyak?

Semoga saja kita tidak sedang “menunggu Godot”. Sebab, kesabaran ada batasnya.

Ditulis oleh Anton Kurnia dalam buku Mencari Setangkai Daun Surga. Jejak Perlawanan Manusia atas Hegemoni Kuasa: Esai-esai Sastra, Politika, dan Budaya. Editor Rusdianto. Hal. 203-207. Terbit Feb, 2016. Penerbit Diva Press.

Facebook Comments
No more articles