Rupa teknologi masa kini telah menjadi satu aspek penilaian substansial dalam menentukan revolusi budaya manusia menuju dimensi utopis yang sudah sejak dulu diiming-imingkan para saintis, filosof, maupun elit dalam sejarah dunia. Teknologi memiliki relasi yang kuat pada perkembangan budaya kita sebagai homo sapiens, pasalnya teknologi yang diberdayakan hari ini tanpa sadar sangat bersifat hegemonik. Teknologi sebagai alat hegemonik yang mendominasi manusia melalui wacana-wacana ideologis ini ada pada diri seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan sejenisnya.

Keberadaan media-media sosial yang serbah canggih tersebut secara sadar maupun tidak praktis menggeser budaya sebelumnya. Mulai dari cara berkomunikasi antar keluarga, teman, hingga relasi kerja yang cenderung lebih banyak menggunakan telepon pintar, laptop, komputer dan sejenisnya untuk bertemu di dunia virtual dibanding dengan komunikasi konvensional secara langsung. Tentu saja, budaya ini sangat berbeda dengan kebiasaan manusia di zaman dulu sebelum hadirnya internet. Orang-orang masih sangat intim dengan kehangatan silaturahmi secara langsung. Bahkan, jika jarak jauh menjadi alasan sulitnya pertemuan, mereka masih menggunakan instrumen tradisional seperti berkirim surat, telegraf, dan pager (pesan singkat melalui radio).

Perubahan teknologi komunikasi sangat ketat pengaruhnya pada budaya manusia hari ini dalam membentuk peradaban ideal yang bentuknya cenderung dinamis. Kendati begitu, dunia ideal punya beberapa tujuan yang konsisten, salah satunya menemukan jalan untuk mencapai kesetaraan antar sesama manusia di segala sektor sosial: ekonomi, gender, pendidikan, sipil, kesehatan, hak politik dan lain sejenisnya. Tentu saja, ini merupakan mimpi yang besar dan butuh perjalanan panjang hingga tertatih-tatih untuk sampai di tempat tujuan berwajah “surga” tersebut. Namun apakah mungkin “kesetaraan” itu telah ada hari ini? dan kalaupun ada bagaiamana wujudnya?

Baca juga: Arif Hukmi: Di Media Sosial Semua Orang menjadi Pintar

Psikoanalist Jasques Lacan menjelaskan bahwa dengan bahasa pengetahuan subjek akan mempengaruhi segala aspek kehidupannya, di mana bahasa menjadi instrumen penerjemah dari hasrat-hasrat yang dimilikinya. Dengan kata lain bahasa menjadi sentral penerjemah dari hasrat manusia dalam membentuk habitus ataupun budaya manusia. Bahasa menjadi alat ekspresi sensasi ketegangan, trauma, luka maupun keinginan yang dirasakan tiap manusia. Atau sebaliknya, bahasa dapat pula menjelma menjadi pemicu (trigger) hal-hal tersebut. Lacan menegaskan, bahasa sebagai instrumen bapak simbolik atau hukum kultural yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dengan begitu, ketika kita telah mengenal bahasa, maka subjek akan terus menerjemahkan hasrat atau kekurangan yang kita resapi untuk dipenuhi secara material ataupun simbolik.

Olehnya media sosial akan terus mengontrol apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita hasrati. Media-media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya telah menjadi “obat” sekaligus “faktor penyebab rasa sakit”. Misalnya saja, trend masyarakat milenial hari ini yang cenderung mengekspresikan hasrat, kritik hingga sensasi kebencian dan melankolia melalui media sosial pribadi. Menurut Freud, ekspresi sensasi senang, sedih hingga trauma tersebut yang berupa kata-kata ataupun bahasa disebut dengan katarsis: sebuah upaya dalam penyembuhan atau pembebasan diri dari kemuraman kehidupannya.

Di sisi lain, bagi pengguna yang sensitif akan kritik hingga ujaran kebencian yang ditujukan padanya berpotensi terkena penyakit traumatis baru. Pasalnya media sosial dalam lingkaran definisi bahasa Lacanian dapat berdampak secara dualistik: mengobati sekaligus juga menyakiti. Konsep teknologi komunikasi atau media sosial kini bisa kita analogikan juga sebagai pharmakon yang merupakan bahasa yunani dari istilah farmasi, yakni alat yang bisa diartikan sebagai “obat” juga bisa menjadi “racun” di mana titik manfaatnya pada manusia akan terasa jika dikonsumsi dengan takaran dan tata cara yang tepat.

Baca juga: Ketidakberdayaan Warganet di Hadapan Penguasa

Untuk menjelaskan tata cara penggunaan media sosial sebagai instrumen kesetaraan, saya akan meminjam konsepsi “paradigma komunikasi” dari Jurgen Habermas, filsuf sekaligus sosiolog asal Jerman. Habermas menghadirkan sebuah pandangan baru yang menolak akan dominasi paradigma kerja pada tatanan sosial yang dicetuskan oleh Karl Marx. Secara praksis, bukan hubungan kerja atau perbedaan ekonomi saja yang bisa berpengaruh pada revolusi sosial menuju dimensi emansipatoris, namun juga implementasi interaksi sosial tanpa adanya hambatan komunikasi, yakni menghilangkan potensi hadirnya diskriminasi, eksploitasi, kriminalisasi, dan tekanan “negatif” lainnya pada tataran interaksi sosial.

Dengan begitu dialektika yang dilakukan manusia berasas pada kebebasan berpendapat tanpa adanya hambatan komunikatif. Konsepsi ini dapat disebut juga sebagai demokrasi radikal karena setiap anggota memiliki “kebebasan” atau hak yang sama untuk berbicara, tanpa diskriminasi status sosialnya. Tetapi pada praktiknya tidaklah sesederhana itu. Tiap anggota dalam forum komunikasi sosial ini wajib mengungkapkan argumentasi yang kritis dan rasional melalui proses refleksi mendalam, sehingga kebebasan berpendapat tetap berlandaskan pada rasio yang kritis.

Ketika kita telah mulai mengenal, memahami, hingga menerapkan paradigma komunikasi ala Habermas ini pada kehidupan sosial kita, maka bukan tidak mungkin kita dapat menerapkannya dalam penggunaan media sosial. Paradigma komunikasi ini akan sangat berperan kritis dalam memberantas hambatan komunikasi dalam dimensi virtual pada media masa. Contoh kecilnya saja, para users media sosial hari ini banyak termakan berita hoaks, menulis ujaran kebencian, dan tindak bullying yang bersifat diskriminatif, rasis dan body shaming. Dengan begitu tindakan-tindakan negatif ini hanya akan berputar-putar pada “baju” identitas manusia tanpa memberikan kritik dan gagasan yang kritis pada permasaalahan dimensi sosial yang kita sedang hadapi.

Baca juga: Fenomena Ad Hominem di Media Sosial

Paradigma komunikasi merupakan prinsip penting yang harus dimiliki oleh para pengguna media sosial dalam berkomunikasi di mana dialektika kritis menjadi ajang untuk mewujudkan kebebasan (berpendapat) antar manusia. Komunikasi yang dibangun bukanlah alat untuk memproduksi kemenangan, namun untuk menghasilkan kolaborasi gagasan yang lebih kompleks. Dalam bahasa Hegelian, dialektika kritis yang terjadi pada media sosial ini perlu menyajikan tesis dan antitesis yang kritis untuk sampai pada titik sintesis.

Lebih jauh, paradigma komunikasi media sosial ini perlu dilengkapi dengan kacamata agonistik yang digagas oleh Laclau-Mouffe, pasangan filosof politik. Konsepsi mereka dapat menyempurnakan “komunikasi radikal” Habermas dengan berlandas pada karakter agonistik, yakni sebuah pandangan yang menjadikan lawan diskusi ataupun interaksi kritis sebagai rival, bukan sebagai musuh. Dengan begitu para users dapat lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial sebagai intrumen kesetaraan, juga sebagai instrumen revolusi sosial menuju dimensi virtual manusia yang lebih baik lagi tanpa adanya diskriminasi status sosial dan ras, bullying, body shaming hingga eksploitasi manusia. Karena pada dasarnya identitas sosial ataupun dominasi hegemoni ideologis setiap individu ataupun kelompok bersifat dinamis yang rentan akan perubahan sehingga paradigma komunikasi agonistik ini menjadi gagasan alternatif yang sangat kuat dalam menciptakan sebuah dimensi emansipatoris yang terus mengalami dialektika.

Tentu saja hal ini bukan persoalan mudah dalam implementasi, misalnya saja ketika kita menyaksikan perdebatan politik dan kenegaraan yang terjadi di media sosial Youtube, Facebook, dan media sosial lainnya tidak sedikit kita menyaksikan perdebatan tanpa akhir. Masing-masing pembicara mempertahankan gagasannya agar tidak dipandang memiliki kapasitas rasional yang lebih rendah dibanding lawannya. Kendati begitu, hampir dari mereka semua memberikan argumentasi rasional dan kritis yang telah disaring melalui refleksi mendalam dan investigasi data terlebih dahulu. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka sebagai pembicara yang bersifat antagonistik atau berlawanan akan memproduksi gagasan baru yang lebih kompleks untuk mereka sendiri ataupun para pengguna media sosial yang menyaksikan debat agonistik mereka.

Baca juga: What We Are Talking About “New Normal” is “New Panic”

Demikianlah media sosial sebagai teknologi komunikasi hari ini sangat berpotensi menjadi instrumen sentral dalam mewujudkan dimensi praksis dan emansipatoris. Kita tidak lagi cenderung dalam melihat media sosial sebagai ajang pameran status sosial yang berlandas pada paradigma kerja, yakni melihat manusia sebagai objek yang diam dan pantas untuk dikritik secara “buta” berlandaskan identitas dan bentuk fisik yang dimilikinya. Untuk itu, para pengguna perlu bijak memahami konsep paradigma komunikasi agonistik terlebih dahulu sehingga mereka tidak terhipnosis oleh “racun” media sosial, melainkan mereka bisa mencicipi media sosial sebagai “obat” bagi kehidupan sosial mereka entah itu di kehidupan riil ataupun di kehidupan virtual.

Pada akhirnya, paradigma komunikatif agonistik ini akan mengarahkan kita pada pembentukan budaya penggunaan media sosial sebagai jalan emansipatoris antar sesama manusia di era modern ini. Sebab media sosial berpotensi menciptakan “masyarakat kritis dan reflektif” dalam dimensi virtual, di mana setiap dialektika yang diproduksi para netizen selalu berlandaskan pada argumentasi rasional, kritis dan reflektif, bahkan didukung dengan fakta-fakta empiris tanpa adanya diskriminasi ras, geografi, latar ekonomi, dan ihwal-ihwal diskriminatif lainnya. 

Penulis: Muhammad Surahman Djunuhi, mahasiswa magister Ilmu Sastra Universitas Gadjah Mada   

Facebook Comments
No more articles