Ruang publik adalah bagian penting dari demokrasi. Ruang publik menjadi semacam sebuah keniscayaan yang mesti ada di dalam sebuah Negara penganut demokrasi. Maka ruang publik kemudian bertransformasi sesuai dengan kebutuhan.

Ruang publik memiliki sejarah panjang. Ia bermula pada sebuah kebudayaan di Yunani. Orang-orang saat itu menyebutnya sebagai agora. Meskipun secara harfiah, ruang yang dimaksudkan sebagai agora tentu saja adalah pasar, tetapi hal itu lebih dari sekadar pasar, agora adalah tempat masyarakat berdebat dan bertukar pikiran. Agora inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apa yang kita kenal sebagai ruang publik.

Salah satu pemikir yang merumuskan definisi ruang publik adalah Jurgen Habermas. Dengan teliti, Jurgen Habermas mendefinisikan ruang publik (public shere) sebagai sebuah tempat yang bebas dari kekuasaan pemerintah yang di dalamnya dapat didedikasikan untuk debat rasional yang dapat diakses dan terbuka untuk diperiksa oleh warga. Ruang publik itu kemudian sebagai tempat bermunculannya berbagai opini publik. Jika merujuk kepada budaya di Indonesia, maka dahulu sebenarnya kita mengenal ruang publik seperti, balairung, alun-alun, palanta. Di sanalah orang-orang biasa berkumpul untuk membicarakan segala sesuatu terkait dengan masyarakat.

Baca Juga: Catatan tentang Buku

Di abad 21, ruang publik ini kemudian bertransformasi sesuai dengan situasi zaman. Di tengah kecanggihan teknologi dan penggunaan jaringan internet serta sosial media, muncul sebuah ruang publik baru berupa ruang publik maya (cyberspace). Ruang publik maya ini merupakan ruang virtual atau ruang maya yang berbentuk artifisial yang menggunakan sistem jaringan komputer untuk mengola data. Secara sederhana kita dapat mereduksinya sebagai ruang internet dan sosial media. Orang-orang di dalamnya kita sebuat sebagai warganet atau netizen.

Warganet merupakan salah satu kekuatan baru di abad 21. Melalui internet, media sosial, dan platform digital lain, publik dapat memperlihatkan kekuatannya. Hal ini tentu sangat wajar, sebab warganet mengandalkan apa yang disebut sebagai kecepatan dan jangkauan. Selain itu, hal lain yang kemudian memperkuat hal ini adalah apa yang kita sebut: massa. Sebuah entitas yang seolah “seperti” tak terbatas dan tak mampu untuk benar-benar dibatasi.

Di Amerika misalnya, masih segar di ingatan kita bagaimana kampanye Donald Trump yang kemudian tidak sesuai ekspektasi tim kampanye. Rencana kampanye Donald Trump itu sebenarnya mencatat ribuan orang yang mendaftar untuk hadir di kegiatan tersebut, tetapi yang hadir justru  jauh dari jumlah pendaftar. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata form untuk pendaftaran mereka “diserbu”oleh kaum tiktokers dan k-pop. Mereka mendaftar kemudian tidak hadir saat kampanye. Hal ini membuat lokasi kampanye Trump seperti kosong melompong. Bukan hanya itu, gelombang besar unjuk rasa merupakan bagian dari gerakan yang digalakkan di sosial media terkait dengan rasisme dan kekerasan terhadap kulit hitam saat itu.

Di Indonesia, warganet juga punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mari mengingat kembali peristiwa pembullyan seorang anak penjual jalangkote oleh sekelompok pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Potongan video pembullyan itu beredar di internet dan mendapatkan sentimen dari waraganet. Hanya hitungan jam, bahkan pelaku pembullyan belum sempat berganti pakaian, ia sudah diciduk oleh polisi.

Selanjutnya kita bisa melihat Bintang Emon dan Novel Baswedan. Setelah jaksa hanya menuntut pelaku penyiraman air keras hanya satu tahun penjara, muncul sentimen negatif dari warganet. Seiring dengan kasus Bintang Emon yang turut membantu dengan sebuah video parodi dan kemudian mendapatkan “serangan” dengan tuduhan penggunaan narkotika, hal ini kemudian ditanggapi publik dengan berbagai macam postingan dan komentar.

Baca Juga: Belajar dari Kritik para Pesohor

Warganet, jelas punya kekuatan sosial. Hanya saja, reaksi mereka cenderung lebih kuat untuk hal yang bersifat pribadi atau personal. Sementara, jika berhubungan dengan kebijakan publik, warganet kita sepertinya terjebak pada permainan penguasa dan elit politik.

Kebijakan publik yang dikomunikasi melalui berbagai tanda, kemudian tereduksi dan saling  tumpang tindih. Tanda tersebut kemudian dibarengi dengan perguliran wacana yang dipenuhi kecepatan. Karakter warganet yang pelupa dan cenderung bereaksi terhadap hal-hal yang kekinian, membuat mereka tidak punya fokus terhadap kebijakan publik. Kelemahan itu kemudian dimanfaatkan oleh elit politik untuk mengambil kepentingan.

Belum selesai satu wacana untuk didiskusikan di dalam ruang maya, muncul wacana lain yang menindih wacana tersebut hingga tenggelam. Wacana yang digulirkan kemudian muncul seperti buah permainan yang terus bergerak. Sialnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, warganet adalah tipe massa yang pelupa dan kurang fokus.

Lihat saja sederet kebijakan pemerintah yang banyak menuai kontroversi di masyarakat. Meski telah dianulir oleh Mahkama Konstitusi, Kenaikan BPJS terus diwacanakan pemerintah. Belum menemui titik terang muncul berbagai rancangan undang-undang yang juga kontroversial seperti RUU Minerba yang dinilai hanya menguntungkan perusahan besar, dan RUU Cilaka yang dinilai justru akan menyengsarakan buruh.

Kedua rancangan undang-undang tersebut belum diperiksa dan dijernihkan secara pikiran, muncul lagi program Pra Kerja yang menelan triliunan dana, tetapi muatannya justru bisa didapatkan secara gratis di berbagai platform di internet. Pra Kerja belum tuntas, muncul masalah inkompetensi pemerintah dalam menangani pandemi corona. Bahkan, corona belum selesai, salah satu parpol memunculkan lagi wacana tentang Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (UU HIP).

Bisa kita lihat bagaimana kebijakan demi kebijakan datang bertubi-tubi. Wacana tersebut berbaur menjadi satu hal yang sulit untuk benar-benar “diperiksa” oleh warganet. Akhirnya, warganet seperti kehilangan kekuatan di hadapan penguasa. Kekuatan warganet tumpul ke atas, tajam saat menyerang sesama (individu). Padahal, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan publik, tentu akan menyangkut hajat orang banyak.

Apa yang dilakukan oleh penguasa dan elit politik terhadap warganet menyerupai karakteristik utama narasi posmodernitas. Terdapat sebuah usaha untuk memproduksi wacana terus menerus dengan cepat sehingga publik mengikuti arus wacana yang diciptakan oleh penguasa. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai “kita dikontrol oleh objek, bukan kita yang mengontrol objek”. Wacana yang digulirkan pemerintah seolah mengontrol kita untuk melihat hal apa lagi yang mesti dibicarakan banyak orang. Baudrillard mengistilahkan sebagai kehidupan yang mengikuti iramanya, sesuai dengan siklus perputaran yang tak putus.

Baca Juga: Di Balik Pernikahan Mantan

Sekarang izinkan saya mengingatkan warganet sederet masalah yang pernah terjadi dalam beberapa waktu lalu. Jadi, masih ada sederet masalah yang belum tuntas (BPJS, RUU Cilaka, RUU Minerba, Pra Kerja, Inkompetensi menghadapi corona) kita telah disuguhkan wacana yang mampu mengubur semua permasalahan itu: Haluan Ideologi Pancasila (HIP). HIP ini kemudian memunculkan isu lama yang tak kunjung selesai, kebangkitan PKI. Orang-orang gontok-gontokan untuk membuktikan PKI ada atau tidak ada, sehingga lupa terhadap isu-isu lain. Dilakukan demo besar-besaran, yang kemudian memunculkan masalah baru berupa pembakaran bendera. Tidak ada yang selesai di sana, semua bergulir dan bergulir tanpa henti.

Permainan ini semakin menjadi-jadi. Hal ini terlihat jelas dengan antusiasnya reaksi warganet terhadap kemarahan Jokowi kepada kabinetnya. Di sana sesungguhnya ada sebuah pemainan wacana yang menggiring public untuk terus mengikuti arus. Publik terserap dalam wacana pemerintah untuk memunculkan citra baik kepada Presiden. Ada semacam upaya untuk menunjukkan bahwa “Presiden baik, hanya orang-orang di sekitarnya yang bermasalah”. Hal ini terus mengaung hingga kini. Logika itu kemudian terasa aneh, sebab kabinet yang bekerja bersamanya adalah kabinet yang ia pilih sendiri. Lantas sejauh mana warganet telah memeriksa itu semua? Saya curiga warganet justru telah tenggelam pada pernikahan Dinda Hauw dengan Rey yang konon melukai perasaan Rezky Billar yang selama ini menemaninya bertahun-tahun.

Baca Juga: Kota dan Kenangan

Seperti itulah realitas wacana politik kita hari ini. Ia terus bergulir tanpa mampu diikuti, diperiksa, dan direfleksi dengan baik oleh publik. Penguasa dan elit politik seperti punya  kekuatan yang lebih besar yang membuat warganet tak berdaya. Ia punya semacam tombol on/off terhadap wacana. Penguasa mengontrol segalanya, seperti lirik sebuah lagu “kau yang memulai, kau yang mengakhiri”.

Saya hampir lupa untuk mempertanyakan, bagaimana nasib mahasiswa saat ini di tengah ketidakpastian pembayaran UKT meski terdampak corona. Juga dengan anak Presiden Jokowi yang sudah hampir pasti tidak ada penantang untuk Pilwalkot Solo. Sudahkan warganet terlibat memeriksa semua itu dengan nalar yang sehat? []

BACA juga artikel Arlin R lainnya di sini.

Facebook Comments
No more articles